PKB: Tito Bawa Pesan Transformatif bagi Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Sekretaris Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid menuturkan, Tito merupakan sosok yang bisa membawa perubahan di tubuh Polri. Ia melihat langkah Tito ke depannya akan mulus, karena mantan Kapolda Papua tersebut membawa cita-cita positif bagi Institusi Kepolisian.

(Baca: Kisah tentang Tim yang Dipimpin Tito Karnavian Saat Mencari Tommy Soeharto)

"Istilahnya Pak Tito membawa pesan transformatif tradisi baru di Polri. Pesan bagi Kepolisian untuk mereformasi diri lebih profesional di tangan Pak Tito," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Secara objektif, Jazilul yang juga Anggota Komisi III DPR menilai tak ada alasan untuk menolak sosok Tito jika mengacu pada pendapat elemen masyarakat. Pengembangan pun akan dilakukan pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III Rabu pekan depan.

"Setelah fit and proper kan ada pandangan, siapa tahu ada hal-hal mengejutkan, bisa tidak diterima. Tapi untuk hari ini tidak ada alasan untuk menolak pak Tito," tuturnya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kapolri menyusul purna tugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

(Baca: Anggota Komisi III DPR Berharap Tito Mampu Tingkatkan Profesionalisme Polri)

Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.

"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.

Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.