Pemerintah dan Partai Golkar Pasca Munaslub

Partai Golkar telah usai menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selain memilih Setya Novanto sebagai ketua umum baru, dalam munaslub tersebut Partai Golkar juga mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan, di pidato politik pembukaan munaslub Aburizal Bakrie menegaskan dukungan tersebut secara langsung di hadapan Presiden Joko Widodo.

Perubahan haluan politik Partai Golkar dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah jelas mengguncang soliditas Koalisi Merah Putih.

Sebelum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional telah lebih dulu mengubah haluan politik mereka sekaligus keluar dari Koalisi Merah Putih.

Sementara itu, bagi koalisi partai-partai pendukung pemerintah perubahan haluan politik Partai Golkar akan diterima dengan tangan terbuka.

Peta Politik Parlemen

Perubahan haluan politik Partai Golkar jelas berdampak pada perubahan peta politik di parlemen. Kekuatan koalisi pendukung pemerintah di parlemen jelas semakin besar.

Di koalisi partai-partai pendukung pemerintah saat ini terdapat enam partai politik berkekuatan 295 kursi di parlemen.

Enam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Persatuan Pembagunan (39 kursi), Partai Nasdem (36 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).

Dengan keikutsertaan Partai Golkar, maka jumlah kursi koalisi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen menjadi 386 kursi.

Praktis kini di kubu oposisi tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera saja. Kekuatan dua partai tersebut di parlemen berjumlah 113 kursi, jauh di bawah jumlah kursi partai-partai pendukung pemerintah.

Bahkan, kalau pun mampu membujuk Partai Demokrat masuk menjadi anggota tetap Koalisi Merah Putih, jumlah kursi kubu oposisi baru mencapai 174 kursi.

Keikutsertaan Partai Golkar dalam koalisi partai-partai pendukung pemerintah semakin bernilai signifikan di mata pemerintah mengingat posisi ketua DPR dan ketua Badan Anggaran dijabat kader-kader Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo boleh bermimpi indah, selama tiga tahun ke depan kebijakan-kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah akan lebih mudah diloloskan. 

Pengalaman