Pemerintah dan Partai Golkar Pasca Munaslub

Partai Golkar telah usai menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selain memilih Setya Novanto sebagai ketua umum baru, dalam munaslub tersebut Partai Golkar juga mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan, di pidato politik pembukaan munaslub Aburizal Bakrie menegaskan dukungan tersebut secara langsung di hadapan Presiden Joko Widodo.

Perubahan haluan politik Partai Golkar dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah jelas mengguncang soliditas Koalisi Merah Putih.

Sebelum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional telah lebih dulu mengubah haluan politik mereka sekaligus keluar dari Koalisi Merah Putih.

Sementara itu, bagi koalisi partai-partai pendukung pemerintah perubahan haluan politik Partai Golkar akan diterima dengan tangan terbuka.

Peta Politik Parlemen

Perubahan haluan politik Partai Golkar jelas berdampak pada perubahan peta politik di parlemen. Kekuatan koalisi pendukung pemerintah di parlemen jelas semakin besar.

Di koalisi partai-partai pendukung pemerintah saat ini terdapat enam partai politik berkekuatan 295 kursi di parlemen.

Enam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Persatuan Pembagunan (39 kursi), Partai Nasdem (36 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).

Dengan keikutsertaan Partai Golkar, maka jumlah kursi koalisi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen menjadi 386 kursi.

Praktis kini di kubu oposisi tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera saja. Kekuatan dua partai tersebut di parlemen berjumlah 113 kursi, jauh di bawah jumlah kursi partai-partai pendukung pemerintah.

Bahkan, kalau pun mampu membujuk Partai Demokrat masuk menjadi anggota tetap Koalisi Merah Putih, jumlah kursi kubu oposisi baru mencapai 174 kursi.

Keikutsertaan Partai Golkar dalam koalisi partai-partai pendukung pemerintah semakin bernilai signifikan di mata pemerintah mengingat posisi ketua DPR dan ketua Badan Anggaran dijabat kader-kader Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo boleh bermimpi indah, selama tiga tahun ke depan kebijakan-kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah akan lebih mudah diloloskan. 

Pengalaman

Harus diakui keberadaan Partai Golkar di panggung politik nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan di pemerintahan.

Selama lebih dari tiga dasawarsa Partai Golkar berpengalaman mengelola pemerintahan sebagai partai utama pendukung Orde Baru.

Ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto jatuh dan lahir reformasi, Partai Golkar tetap tegak berdiri tidak turut tumbang.

ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dengan latar belakang foto calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya.

Namun, keperkasaan Partai Golkar di era reformasi tidak seperti saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Trend perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu era reformasi cenderung menurun.

Di Pemilu tahun 1999 perolehan suara Partai Golkar mencapai 22,44 persen. Kemudian di Pemilu tahun 2004 turun menjadi 21,58 persen. Lima tahun kemudian perolehan suara Partai Golkar kembali turun menjadi 14,45 persen. Lalu di Pemilu tahun 2014 merangkak naik sedikit menjadi 14,75 persen.

Walaupun demikian kekuatan dan pengaruh Partai Golkar di panggung politik nasional masih dominan.

Karena itu, tidak mengherankan bila ikhtiar politik Partai Golkar untuk mencoba beroposisi dalam sejumlah periode pemerintahan selama era reformasi tidak pernah tuntas dilakukan selama lima tahun.

Di tengah jalan Partai Golkar berubah haluan politik dari semula berseberangan jalan dengan pemerintah berkuasa, menjadi partai pendukung utama.

Di tahun 2004, Partai Golkar pernah mencoba memposisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Akan tetapi, sikap itu berubah 180 derajat ketika Jusuf Kalla mampu merebut kursi ketua umum dalam munas di Bali tahun 2004 mengalahkan Akbar Tandjung.

Lima tahun kemudian hal serupa hampir terulang ketika pasangan Jusuf Kalla-Wiranto kalah dalam pemilihan presiden oleh pasangan SBY-Boediono.

Namun, kekalahan itu tidak berujung pada sikap oposisi Partai Golkar. Alih-alih beroposisi Aburizal Bakrie justru membawa Partai Golkar merapat dalam pemerintahan SBY-Boediono.  

Perubahan haluan politik di tengah jalan kini kembali dilakukan Partai Golkar.

Setelah hampir dua tahun berada di Koalisi Merah Putih sebagai konsekuensi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden tahun 2014, melalui munaslub Partai Golkar resmi mengubah haluan politik mereka menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.     

Harapan Publik

Keikutsertaan Partai Golkar dalam pemerintahan tentu akan diikuti dengan pengakomodasian kader-kader partai tersebut dalam kursi kabinet.

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks politik Indonesia hari ini persoalan koalisi partai-partai seringkali lebih terkait dengan kepentingan politik jangka pendek kekuasaan ketimbang sebagai ikhtiar politik untuk mendorong efektifitas kinerja lembaga eksekutif.

Karena itu, tidak salah juga bila ada penilaian bahwa perubahan haluan politik Partai Golkar didorong motivasi politik untuk masuk dalam kabinet.

Seperti sebuah adagium tidak ada makan siang gratis dalam politik (there is no free lunch), cepat atau lambat perubahan sikap Partai Golkar dari oposisi menjadi partai pendukung pemerintah akan diikuti dengan pemberian jatah kursi di kabinet.

Terlepas dari kebenaran hal tersebut nanti publik tentu berhak menitipkan harapan, baik kepada Partai Golkar maupun Presiden Joko Widodo, agar dalam sisa tiga tahun pemerintahan ke depan pengalaman buruk Presiden SBY lalu tidak terulang kembali.

Sebagaimana diketahui, selama 10 tahun memimpin pemerintahan dan didukung sebagian besar partai-partai di parlemen, Presiden SBY tetap mengalami gangguan-gangguan politik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan pengajuan APBN.

Hal itu lantaran beberapa partai tersebut, termasuk Partai Golkar, menerapkan politik dua kaki dengan mendukung pemerintah sekaligus menjadi oposisi di parlemen.

Untuk itu, publik berhak berharap Partai Golkar memiliki komitmen tinggi untuk tidak kembali bermain politik dua kaki.

Selain itu, publik juga menaruh harapan besar pada kepemimpinan Jokowi untuk dapat menerapkan mekanisme reward dan punishment secara tegas kepada partai-partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk Partai Golkar.