Kompas.com - 02/06/2016, 17:57 WIB
Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo saat membacakan rekomendasi simposium anti PKI di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comWakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo saat membacakan rekomendasi simposium anti PKI di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" resmi selesai. Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.

Rekomendasi simposium tersebut dibacakan di akhir acara oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Pertama, simposium tersebut menyimpulkan bahwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada Tahun 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena di masa itu negara tengah menghadapi agregasi Belanda.

Kedua, mereka menuntut permintaan maaf dari PKI kepada rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka pun menuntut PKI dengan penuh kesadaran membubarkan diri dan menghentikan semua kegiatan-kegiatannya dalam bentuk apa pun.

(Baca: PKI, Ancaman terhadap Pancasila atau Hanya "Amarah" Para Jenderal Punawirawan?)

Ketiga, mereka turut menyesal atas penuntasan pemberontakan PKI di tahun 1965 yang memakan korban dari semua pihak, termasuk pihak PKI.

Keempat, mereka mengakui hak politik, sosial, dan budaya para mantan kader sekaligus keturunan PKI yang telah dipulihkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka pun mengakui status para mantan kader dan keturunan PKI yang kini telah menduduki jabatan penting di Indonesia seperti sebagai bupati, gubernur, dan posisi penting lainnya. Mereka menyatakan itu merupakan rekonsiliasi alamiah yang telah berjalan.

Kelima, mereka meminta Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan segenap masyarakat agar tak kembali membuka kasus masa lalu.

(Baca: Panglima TNI Anggap Korban Pemberontakan PKI Tahun 1948 Juga Perlu Dibahas)

Keenam, mereka juga menuntut konsistensi pemerintah menegakkan Pancasila, TAP MPRS No. XXV/1966, UU No. 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang pelarangan PKI, TAP MPR RI No.1 Tahun 2003 tentang pelarangan paham komunis di Indonesia.

Ketujuh, mereka mendesak pemerintah dan MPR RI untuk mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen agar kembali dijiwai Pancasila.

Kedelapan, mereka mendesak agar pemerintah memasukan muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi.

Kesembilan, mereka mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional terhadap ancaman dari kelompok anti Pancasila.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Nasional
LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Nasional
UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

Nasional
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

Nasional
UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X