Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Anggap Neoliberalisme Bisa Jadi Pintu Masuk Tumbuhnya PKI

Kompas.com - 02/06/2016, 15:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) memang berbahaya.

Namun, Gatot menganggap kehadiran neoliberalisme dan neokapitalisme jauh lebih berbahaya.

"Di beberapa negara di Eropa, seperti di Belanda, Denmark, dan selainnya, gereja-gereja itu sudah pada dijual karena kosong dan dijadikan pusat perbelanjaan," kata Gatot.

"Ini kan proses menjadi ateis, tinggal ditambahkan sosialis maka jadi komunis," ujar Gatot saat menghadiri simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Dia menambahkan, proses tersebut merupakan upaya membawa sebuah negara ke dalam kondisi ketimpangan ekonomi. Sebab, pusat-pusat perbelanjaan tumbuh besar, sedangkan pasar tradisional semakin berkurang jumlahnya.

"Kalau sudah timpang ekonominya maka justru jadi pintu masuk bagi komunisme untuk membangun kekuatan di tengah-tengah kesenjangan sosial yang lebih tinggi," ucap Gatot.

"Itu yang harusnya kita waspadai, jangan sampai rumah ibadah kosong, jangan sampai pasar tradisional habis," kata dia.

Gatot pun menilai kesenjangan sosial lebih berbahaya ketimbang hal-hal yang muncul di permukaan.

"Lebih berbahaya daripada sekadar kebangkitan partainya dan kemunculan atribut-atributnya," ujar Gatot.

Panglima TNI hadir dalam simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" serta memberi sambutan dalam simposium tersebut.

Simposium yang merupakan reaksi dari Simposium Tragedi 1965 itu resmi dibuka di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016), oleh ketua panitia, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

Dalam sambutan pembukanya, Kiki mengatakan, simposium ini memiliki tujuan akhir berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan PKI.

"Kami akan berikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi Pancasila dari PKI," tutur Kiki kepada semua peserta simposium.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com