Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN: Data 7.000 PNS Masih Misterius

Kompas.com - 27/05/2016, 12:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan saat ini masih ada data 7.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang masih misterius. Hal ini karena mereka tidak melakukan pendaftaran ulang PNS, dan dikhawatirkan mendapatkan gaji meski tidak benar-benar bekerja sebagai abdi negara.

"Kami tidak ingin orang-orang yang tidak jelas ini dibayar oleh rakyat. Jadi kami ingin bersihkan data-data itu," kata Bima usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Awalnya, BKN mendata ada 56.620 PNS yang misterius pada tahun 2015. Ketika itu, BKN padahal sudah menerapkan sistem pendaftaran ulang secara elektronik, berbeda dengan masa Orde Baru dan 2013 yang masih menggunakan cara manual sehingga banyak kekeliruan data.

Setelah ditelusuri, data PNS misterius kini menyusut menjadi 21.000 PNS. Dari jumlah itu, Bima memperkirakan sekitar 14.000 PNS masih bisa ditelusuri keberadaannya berdasarkan nama, alamat, dan nomor rekening.

Sementara sisanya yakni 7.000 PNS itulah yang menjadi persoalan karena sulit ditelusuri datanya. Mereka pun tidak mendaftar ulang.

"Kami sisir lagi. Ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun belum dilaporkan, ada yang sudah berhenti keinginan sendiri. Ada yg menjadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD, Bupati. Ada yang kemudian sakit permanen," ucap Bima.

Bima menuturkan, BKN akan memproses secara hukum bila terbukti ditemukan tindak pidana pemalsuan. Kata dia, BKN tengah melakukan penelusuran satu per satu agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Waktu tiga bulan akan dihabiskan untuk proses investigasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com