Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Menang Lawan Foke, PDI-P Yakin Bakal Kalahkan Ahok

Kompas.com - 26/05/2016, 14:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun mengatakan partainya memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dia mengatakan, PDI-P tak akan terpaku pada elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini belum bisa disaingi figur manapun.

"Kami pernah punya pengalaman menang melawan petahana, buktinya ya waktu kami mengusung Pak Jokowi di Pilgub 2012 kemarin," kata Komarudin saat jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016).

Ia menambahkan, waktu itu situasi yang dihadapi PDI-P juga genting ketika melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara (baca: "Teman Ahok Fair", Upaya Rakyat Biayai Calon Pemimpinnya...)

"Coba bayangkan, waktu itu kami melawan petahana (Foke) yang elektabilitasnya 70 persen. Pak Jokowi yang kami usung nggak sampai 10 persen, tapi toh kami bisa menang," lanjut dia.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono.

"Dalam penentuan calon gubernur kami punya kriteria sendiri selain elektabilitas. Kalaupun calon yang kami usung elektabilitasnya masih kalah dari Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kami punya mesin partai yang solid dan itu terbukti di Pilgub 2012," ucap Bambang.

Bambang dan Komarudin menegaskan, PDI-P tak mungkin mendukung Ahok jika dia tetap maju melalui jalur perseorangan. Jika PDI-P mendukung calon perseorangan, menurut mereka, hal itu mencederai sistem kepartaian di Indonesia.

(baca: Gerindra Wacanakan Duet Sjafrie-Djarot dalam Pilkada DKI 2017)

"Masak iya partai disuruh mendukung calon perseorangan. Harusnya kan partai yang mengusulkan calon," kata Bambang.

Ahok sebelumnya menegaskan akan tetap maju dalam Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan meskipun nantinya mendapat tambahan dukungan parpol seperti Golkar.

Ahok mengaku sudah membulatkan tekad untuk maju melalui jalur independen guna menghormati kelompok relawan pendukungnya, "Teman Ahok".

(Baca: Ahok Tetap Maju lewat Jalur Independen walau Nanti Dapat Dukungan Golkar)

Hingga Kamis pukul 14.30 WIB, salinan data KTP warga Jakarta pendukung pasangan Ahok-Heru Budi Hartono yang sudah terkumpul mencapai 890.112 data KTP. Syarat yang dibutuhkan hanya 532.000 data KTP.

Kompas TV PDIP Akui Elektabilitas Ahok Tinggi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com