Timses Bantah Ade Komarudin Bertemu Pimpinan DPD Kalbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Soesatyo, Anggota tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin membantah soal adanya pertemuan ilegal antara Ade dengan pimpinan DPD Golkar Kalimantan Barat.

Kabar tersebut sebelumnya dibenarkan Ketua Komite Etik Munaslub, Fadel Muhammad.

Ade disebut tepergok melakukan pertemuan di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa (10/5/2016) kemarin, sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

"Tidak ada suap dan tidak ada pertemuan. Saya jamin itu," kata Bambang dalam pesan singkat kepada awak media, Rabu (11/5/2016).

Menurut dia, belum ada bukti konkret atas pertemuan tersebut. Pihaknya akan mengambil langkah tegas atas tudingan tersebut.

"Kalau ada pihak yang menuding ada suap tanpa bukti. Saat ini juga akan kami laporkan ke penegak hukum. Termasuk tim etik," kata dia.

Fadel sebelumnya mengatakan, Komite Etik telah menugaskan 40 orang untuk memantau kegiatan para calon ketua umum.

(baca: Ade Komarudin Tepergok Komite Etik Bertemu Pimpinan DPD I di Hotel)

Tim pemantau kemudian mendapat informasi bahwa Ade mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD I di Hotel Grand Melia.

"Si Butarbutar yang nangkap. Tapi belum ada bukti kalau dia memberikan (uang)," ucap Fadel.

Fadel mengatakan, tim komite etik akan segera menyidangkan kasus ini di Bali pada Kamis (12/5/2016). Sanksi yang akan diberikan akan diputuskan dalam sidang itu.

"Kalau cuma ketemu enggak apa-apa. Transaksi yang enggak boleh," ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian, pihaknya sempat memfoto pertemuan tersebut. Ia menganggap pertemuan tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan, sejak disahkan oleh Komite Pemilihan pada 7 Mei, seluruh bakal calon harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Steering Committee (SC) Musnaslub Golkar.

Panitia melarang adanya pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan panitia maupun peserta Munaslub di luar jadwal yang ditentukan.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Adapun, jadwal pertemuan yang ditentukan, yaitu hanyalah pada saat kampanye dan sosialisasi di tiga zona, yakni di Medan, Surabaya dan Jawa Barat.

"Itu boleh silahkan bertemu, tapi tidak boleh ada money politic. Jadi mari kita tegakkan aturan dan jadikan Munaslub ini bersih," kata dia.