Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Tepergok Komite Etik Bertemu Pimpinan DPD I di Hotel

Kompas.com - 11/05/2016, 12:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar yang terjaring operasi komite etik Musyawarah Nasional Luar Biasa, Selasa (10/5/2016), adalah Ade Komarudin.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Tim Komite Etik Munaslub Partai Golkar Fadel Muhammad.

Ade terpergok bertemu dengan Pimpinan DPD I Golkar Kalimantan Barat di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa antara pukul 12.00- 13.00 WIB. 

(baca: Seorang Calon Ketum Golkar Terjaring Operasi Komite Etik di Hotel)

"Ia benar (Ade Komarudin). Dia datang langsung," kata Fadel Muhammad saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Fadel mengatakan, komite etik memang menugaskan 40 orang untuk memantau kegiatan para calon ketua umum.

Tim pemantau kemudian mendapat informasi bahwa Ade akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD I di Hotel Grand Melia.

(baca: Komite Etik Diminta Tak Hanya Tegur Calon Ketum Golkar yang Langgar Aturan)

"Si Butarbutar yang nangkap. Tapi belum ada bukti kalau dia memberikan (uang)," ucap Fadel.

Fadel mengatakan, tim komite etik akan segera menyidangkan kasus ini di Bali pada Kamis (12/5/2016). Sanksi yang akan diberikan akan diputuskan dalam sidang itu.

"Kalau cuma ketemu enggak apa-apa. Transaksi yang enggak boleh," ucapnya.

Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian sebelumnya mengatakan, sejak disahkan oleh Komite Pemilihan pada 7 Mei, seluruh bakal calon harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Steering Committee (SC) Musnaslub Golkar.

Panitia melarang adanya pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan panitia maupun peserta Munaslub di luar jadwal yang ditentukan.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Adapun, jadwal pertemuan yang ditentukan, yaitu hanyalah pada saat kampanye dan sosialisasi di tiga zona, yakni di Medan, Surabaya dan Jawa Barat.

"Itu boleh silahkan bertemu, tapi tidak boleh ada money politic. Jadi mari kita tegakkan aturan dan jadikan Munaslub ini bersih," kata dia.

Kompas TV Caketum Golkar Tunggu "Restu" Pemerintah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com