Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Tepergok Komite Etik Bertemu Pimpinan DPD I di Hotel

Kompas.com - 11/05/2016, 12:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar yang terjaring operasi komite etik Musyawarah Nasional Luar Biasa, Selasa (10/5/2016), adalah Ade Komarudin.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Tim Komite Etik Munaslub Partai Golkar Fadel Muhammad.

Ade terpergok bertemu dengan Pimpinan DPD I Golkar Kalimantan Barat di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa antara pukul 12.00- 13.00 WIB. 

(baca: Seorang Calon Ketum Golkar Terjaring Operasi Komite Etik di Hotel)

"Ia benar (Ade Komarudin). Dia datang langsung," kata Fadel Muhammad saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Fadel mengatakan, komite etik memang menugaskan 40 orang untuk memantau kegiatan para calon ketua umum.

Tim pemantau kemudian mendapat informasi bahwa Ade akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD I di Hotel Grand Melia.

(baca: Komite Etik Diminta Tak Hanya Tegur Calon Ketum Golkar yang Langgar Aturan)

"Si Butarbutar yang nangkap. Tapi belum ada bukti kalau dia memberikan (uang)," ucap Fadel.

Fadel mengatakan, tim komite etik akan segera menyidangkan kasus ini di Bali pada Kamis (12/5/2016). Sanksi yang akan diberikan akan diputuskan dalam sidang itu.

"Kalau cuma ketemu enggak apa-apa. Transaksi yang enggak boleh," ucapnya.

Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian sebelumnya mengatakan, sejak disahkan oleh Komite Pemilihan pada 7 Mei, seluruh bakal calon harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Steering Committee (SC) Musnaslub Golkar.

Panitia melarang adanya pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan panitia maupun peserta Munaslub di luar jadwal yang ditentukan.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Adapun, jadwal pertemuan yang ditentukan, yaitu hanyalah pada saat kampanye dan sosialisasi di tiga zona, yakni di Medan, Surabaya dan Jawa Barat.

"Itu boleh silahkan bertemu, tapi tidak boleh ada money politic. Jadi mari kita tegakkan aturan dan jadikan Munaslub ini bersih," kata dia.

Kompas TV Caketum Golkar Tunggu "Restu" Pemerintah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com