Kompas.com - 11/05/2016, 12:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar yang terjaring operasi komite etik Musyawarah Nasional Luar Biasa, Selasa (10/5/2016), adalah Ade Komarudin.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Tim Komite Etik Munaslub Partai Golkar Fadel Muhammad.

Ade terpergok bertemu dengan Pimpinan DPD I Golkar Kalimantan Barat di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa antara pukul 12.00- 13.00 WIB. 

(baca: Seorang Calon Ketum Golkar Terjaring Operasi Komite Etik di Hotel)

"Ia benar (Ade Komarudin). Dia datang langsung," kata Fadel Muhammad saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Fadel mengatakan, komite etik memang menugaskan 40 orang untuk memantau kegiatan para calon ketua umum.

Tim pemantau kemudian mendapat informasi bahwa Ade akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD I di Hotel Grand Melia.

(baca: Komite Etik Diminta Tak Hanya Tegur Calon Ketum Golkar yang Langgar Aturan)

"Si Butarbutar yang nangkap. Tapi belum ada bukti kalau dia memberikan (uang)," ucap Fadel.

Fadel mengatakan, tim komite etik akan segera menyidangkan kasus ini di Bali pada Kamis (12/5/2016). Sanksi yang akan diberikan akan diputuskan dalam sidang itu.

"Kalau cuma ketemu enggak apa-apa. Transaksi yang enggak boleh," ucapnya.

Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian sebelumnya mengatakan, sejak disahkan oleh Komite Pemilihan pada 7 Mei, seluruh bakal calon harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Steering Committee (SC) Musnaslub Golkar.

Panitia melarang adanya pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan panitia maupun peserta Munaslub di luar jadwal yang ditentukan.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Adapun, jadwal pertemuan yang ditentukan, yaitu hanyalah pada saat kampanye dan sosialisasi di tiga zona, yakni di Medan, Surabaya dan Jawa Barat.

"Itu boleh silahkan bertemu, tapi tidak boleh ada money politic. Jadi mari kita tegakkan aturan dan jadikan Munaslub ini bersih," kata dia.

Kompas TV Caketum Golkar Tunggu "Restu" Pemerintah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.