Kompas.com - 11/05/2016, 11:57 WIB
- --
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan main Musyawarah Nasional Partai Golkar dinilai belum cukup ditegakkan. Terutama pada sisi pemberlakuan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat politik uang untuk membeli suara dari pemilik suara dalam pemilihan ketua umum Golkar.

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal Budiyono mengatakan, jika aturan yang ada belum ketat, maka pihak yang tertangkap melakukan pelanggaran hanya akan terkena sanksi moral.

"Komite etik harus diberi ruang lebih, tidak hanya menegur. Sanksinya paling tidak sampai membatalkan pencalonan," kata Zaenal saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Meski begitu, ia mengapresiasi peran Komite Etik pada Munaslub Golkar kali ini. Misalnya, dari transparansi Komite Etik yang kerap mengumumkan pelanggaran calon ketum ke media massa.

Menurut dia, hal tersebut adalah langkah maju. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan Munas sebelumnya dimana peran Komite Etik hampir tidak ada.

(baca: Seorang Calon Ketum Golkar Terjaring Operasi Komite Etik di Hotel)

Ke depannya, ia berharap Komite Etik dapat diberi ruang untuk tak sekadar memberikan sanksi teguran, tetapi bisa memberikan sanksi pembatalan pencalonan kepada calon ketum yang ketahuan terlibat politik uang.

"Tapi kalau waktunya tinggal beberapa hari, saya termasuk realistis," kata dia.

Tak hanya penguatan Komite Etik, sanksi bagi tim sukses calon ketua umum juga perlu diatur lebih jauh.

Pasalnya, politik uang tak hanya dilakukan calon ketum, panitia dan peserta. Tim sukses juga turut bergerilya mencari suara. (baca: Komite Etik Akan Selidiki Pencatutan Nama Presiden)

"Timses juga harus diatur. Hampir semua partai di era reformasi ini dengan konteks kompetisi pergantian ketua umum pasti lah ada politik uang," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X