Kompas.com - 11/05/2016, 11:57 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan main Musyawarah Nasional Partai Golkar dinilai belum cukup ditegakkan. Terutama pada sisi pemberlakuan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat politik uang untuk membeli suara dari pemilik suara dalam pemilihan ketua umum Golkar.

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal Budiyono mengatakan, jika aturan yang ada belum ketat, maka pihak yang tertangkap melakukan pelanggaran hanya akan terkena sanksi moral.

"Komite etik harus diberi ruang lebih, tidak hanya menegur. Sanksinya paling tidak sampai membatalkan pencalonan," kata Zaenal saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Meski begitu, ia mengapresiasi peran Komite Etik pada Munaslub Golkar kali ini. Misalnya, dari transparansi Komite Etik yang kerap mengumumkan pelanggaran calon ketum ke media massa.

Menurut dia, hal tersebut adalah langkah maju. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan Munas sebelumnya dimana peran Komite Etik hampir tidak ada.

(baca: Seorang Calon Ketum Golkar Terjaring Operasi Komite Etik di Hotel)

Ke depannya, ia berharap Komite Etik dapat diberi ruang untuk tak sekadar memberikan sanksi teguran, tetapi bisa memberikan sanksi pembatalan pencalonan kepada calon ketum yang ketahuan terlibat politik uang.

"Tapi kalau waktunya tinggal beberapa hari, saya termasuk realistis," kata dia.

Tak hanya penguatan Komite Etik, sanksi bagi tim sukses calon ketua umum juga perlu diatur lebih jauh.

Pasalnya, politik uang tak hanya dilakukan calon ketum, panitia dan peserta. Tim sukses juga turut bergerilya mencari suara. (baca: Komite Etik Akan Selidiki Pencatutan Nama Presiden)

"Timses juga harus diatur. Hampir semua partai di era reformasi ini dengan konteks kompetisi pergantian ketua umum pasti lah ada politik uang," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Apa Saya Pernah Marah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.