Koalisi Pemantau Peradilan Catat 27 Oknum Peradilan Terlibat Korupsi

11. Asmadinata (Hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah)
Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.

12. Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung)

Menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial di Bandung. Ia divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

13. Syarifudin Hakim kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Syarifudin menerima suap Rp 250 juta dan puluhan ribu dollar terkait dengan kepailitan sebuah perusahaan berinisial PT SCI.

Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.

14. Ibrahim (Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta)
Perkara tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Cengkareng. Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemprov DKI Jakarta.

Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.

15. Muhtadi Asnun (Hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang)
Menerima uang US$ 40.000 saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Kala itu Gayus divonis bebas dalam kasus penggelapan pajak dan money laundering. 

Vonis dua tahun Asnun oleh majelis hakim PN Jakarta Timur.

16. Kartini Juliana Magdalena Marpaung (Hakim ad hoc Tipikor Semarang)
Ditangkap KPK pada 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta.

Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.

17. Heru Kisbandono (Hakim ad hoc Tipikor Pontianak)
Untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik. Vonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan.