Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Munaslub Golkar dan Masalah Finansial Partai

Kompas.com - 10/05/2016, 07:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak ada lagi sekretariat yang bisa disumbangkan oleh massa partai secara sukarela. Pun mungkin tak ada lagi kader yang mau menjaga aset dan mengelola kantor secara cuma-cuma. Partai harus membayar sewa dan operasional kantor, pegawai, konsultan, dan membiayai kampanye (Farrell and Webb 2000, dalam Mietzner 2007, p. 253).

Dengan perkembangan kampanye melalui media, maka biaya kampanye juga semakin membengkak.

Dalam artikelnya, Mietzner (2007, p. 254), membuat simulasi bagaimana perbandingan biaya kampanye PDI-P dan subsidi negara yang mereka terima. Pada Pemilu 1999, PDI-P mengeluarkan biaya kampanye sekitar 60 milyar rupiah, sementara subsidi negara sekitar 30 milyar rupiah, yang berarti sekitar setengah biaya kampanye mereka tertutupi dari subsidi negara.

Pada Pemilu berikutnya (2004), biaya kampanye PDIP melonjak sampai lebih dari 200 milyar rupiah, sementara subsidi negara hanya sekitar 2 sampai 4 milyar rupiah saja.

Ada persoalan finansial yang cukup besar yang dihadapi partai-partai politik sekarang ini. Salah satu yang menjelaskan kenapa partai-partai baru susah muncul dan mapan adalah karena persoalan finansial ini.

Karena itu, partai kemudian mengatasi persoalan finansial ini dengan pelbagai cara, misalnya menaikkan iuran anggota partai yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif. Partai juga acapkali menjual kursi pencalonan pada semua level pemerintahan. Bahkan mereka membentuk badan usaha milik partai sendiri.

Dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, ada sejumlah kasus yang mengindikasikan keterlibatan elite-elite partai untuk meraih komisi proyek-proyek pembangunan negara. Kuat kemungkinan praktik semacam itu jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap KPK.

Jalan pintas yang kemudian populer di kalangan partai politik adalah memilih Ketua Umum atau manajer yang punya uang atau bisa mendatangkan uang untuk menutupi ongkos partai yang semakin besar.

Sekedar menuntut partai untuk lebih terbuka, akuntabel dan demokratis tidak memadai. Sejauh ongkos politik masih besar, sementara sumber dana legal begitu sempit, sulit membayangkan partai politik akan keluar dari segala kerumitan persoalan yang sedang menimpa saat ini.

Selamat menjalankan Munaslub, Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com