Munaslub Golkar dan Masalah Finansial Partai

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golongan Karya akan digelar pada 15 Mei 2016. Bagi Golkar, Munas kali ini adalah momentum penting untuk mengembalikan soliditas partai yang sempat retak akibat dualisme kepemimpinan.

Dualisme kepemimpinan itu mengganggu keterlibatan Golkar dalam kegiatan-kegiatan politik nasional dan daerah, terutama Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Pada tingkat akar rumput, konflik ini juga potensial menggerogoti kepercayaan publik pada partai beringin.

Karena itu, selain untuk mengembalikan persatuan elite partai, Munas jadi momentum memulihkan kepercayaan publik. Pada intinya, Munas ini diharapkan menjadi momen kebangkitan partai Golkar.

Moment Kebangkitan

Saat ini partai politik dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan terkait dengan pandangan umum masyarakat yang cenderung sinis dan kritis. Walaupun partai politik adalah pilar utama demokrasi modern, namun dalam banyak survei, prestasinya di mata publik kurang cemerlang, bahkan menjadi lembaga politik terburuk di mata masyarakat.

Persepsi mengenai partai politik sebagai sarang korupsi, politik uang, mafia, dan seterusnya cukup kuat disuarakan oleh para aktivis, media, dan umumnya masyarakat kritis.

Banyak kalangan yang kemudian berupaya mendorong agar partai politik lebih akuntabel, transparan, dan demokratis. Bagi mereka, tanpa adanya pembenahan serius di tubuh partai, maka gerakan emoh partai akan semakin besar, yang pada ujungnya bisa mengendorkan partisipasi publik dalam demokrasi.

Yang menarik, di tengah semangat kebangkitan kembali itu, muncul gagasan tentang kewajiban menyumbang 1 milyar rupiah bagi para anggota yang ingin mendaftar sebagai kandidat ketua umum.

Aturan ini lumayan menyita perhatian media dan masyarakat. Kontroversi tidak hanya muncul di luar partai, tapi juga di internal partai Golkar sendiri. Salah satu kandidat ketua umum, Syahrul Yasin Limpo, bahkan mendeklarasikan penolakan terbuka pada gagasan sumbangan itu.

Dalam keterangannya, Limpo berkukuh tidak akan menyumbang satu sen pun pada pencalonannya karena dirinya adalah anggota Golkar yang mengabdi pada partai itu sejak awal karir politiknya di tingkat desa.

Sangat mungkin cabang dan ranting partai juga akan memberlakukan kewajiban serupa pada pemilihan tingkat lokal. Sebagai jalan keluar, Akbar mengusulkan akan tempat acara diganti menyesuaikan kondisi budget panitia.

Panitia sendiri menyatakan bahwa sumbangan 1 milyar rupiah masing-masing kandidat itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Munas.

Walaupun panitia dan pengurus DPP Golkar kemudian mengubah level sumbangan dari wajib menjadi sukarela, perbincangan mengenai sumbangan 1 milyar rupiah tiap kandidat itu sudah terlanjur bergulir.

Debat publik yang muncul sejauh ini adalah tentang ranah etis dari gagasan sumbangan kandidat tersebut. Ada kekhawatiran akan semakin memburuknya persepsi publik mengenai partai politik, terutama pada Golkar.