Akbar Tanjung Minta Komite Etik Dengarkan Opini Publik dalam Kasus Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Komite Etik Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus mendengarkan opini publik dalam menyelesaikan kasus Setya Novanto. Akbar enggan berkomentar saat ditanya bagaimana opini terkait kasus tersebut.

"Dalam kasus Setya Novanto tentunya opini publik harus menjadi acuan kami. Anda tahu sendiri, jadi tidak perlu saya jelaskan," kata Akbar saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut dia, kasus Setya Novanto terkait permintaan minta saham PT Freeport akan menjadi salah satu masalah yang akan dilihat oleh Komite Etik Steering Committee Munaslub Golkar. Namun, dirinya enggan mendahului terkait keputusannya. Untuk itu, dirinya menyerahkan secara penuh kepada Komite Etik untuk menyelesaikan.

"Itu kan jadi salah satu penilaian Komite Etik. Saya enggak mau mendahului, serahkan kepada tim untuk menilai prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, tercela (PDLT) terkait masalah tersebut," kata Akbar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Etik Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Laurence Siburian mengaku, pihaknya mendapat aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ade Komarudin dan Setya Novanto.

Ade diadukan terkait penandatanganan pernyataan tidak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar. Adapun Novanto diadukan dalam hal dugaan pelanggaran etika terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia.

"Dua itu termasuk yang akan kami periksa. Ya tunggu saja, kami akan bentuk majelisnya dan kami sidangkan. Apa nanti masuk ke dalam kualifikasi pelanggaran kode etik atau tidak, nanti akan kami putuskan," ujar Laurence di Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).

Jika terbukti, bentuk sanksinya bermacam-macam. Untuk pelanggaran dengan kategori rendah, majelis sidang dapat memberikan sanksi pemberian surat tertulis bahwa telah melakukan tindakan pelanggaran sekaligus perjanjian supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi skala sedang, misalnya, diberhentikan dari kepanitiaan atau pencalonan.