Setara Kecam Pembubaran Paksa Acara AJI Yogyakarta oleh Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengecam tindakan Polresta Yogyakarta dan kelompok intoleran FKPPI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membubarkan Acara World Press Freedom Day 2016 dan pemutaran film "Pulau Buru Tanah Air Beta".

Acara tersebut dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Selasa (3/5/2016) malam.

"Peristiwa ini adalah tindakan negara mengekang kebebasan berekspresi dan mendiskriminasi kelompok tertentu dengan stigma negatif PKI," ujar Peneliti Setara Institute, Achmad Fanani Rosyidi, melalui siaran pers, Rabu (4/5/2016).

Achmad menyayangkan sikap Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi yang memimpin pembubaran diskusi tersebut.

Menurut dia, Sigit membubarkan paksa acara itu dengan cara tidak sopan, kasar, intimidatif dan tanpa surat resmi.

"Untuk itu Setara Institute menuntut untuk segera memecat Kompol Sigit Haryadi dari Kepolisian," kata Fanani.

Ia mengatakan, sebagai penegak hukum, polisi seharusnya menjaga dan melindungi hak kebebasan berekspresi warga negara.

Namun, kepolisian justru memimpin pembubaran dan membawa serta dengan kelompok intoleran.

Menurut monitoring Setara Institute, kata Fanani, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah terjadi 13 peristiwa pengekangan kebebasan berekspresi dengan 17 tindakan seperti ancaman, pelarangan diskusi, pembubaran paksa, pengusiran, dan pelarangan pertemuan.

"Seharusnya polisi harus lebih memiliki prioritas perhatian yang lebih penting dalam menjaga keamanan dari kriminalitas di DIY yang sekarang sedang menegang dan meningkat," kata Fanani.

Dibubarkan polisi

Sebelumnya diberitakan, polisi membubarkan kegiatan tersebut karena belum mendapatkan izin kepolisian dan warga setempat.

Awalnya,  tujuh polisi berpakaian preman dari Polsek Umbulharjo dan Polresta Yogyakarta, serta anggota Koramil Umbulharjo mendatangi lokasi acara di Kantor AJI Yogyakarta.

Mereka menanyakan izin kegiatan itu.

Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria dan Anggota Majelis Etik AJI Yogyakarta, Bambang Muryanto, menemui mereka.

Anang menyatakan ke mereka, acara ini rutin tahunan dan panitia sudah mengirimkan undangan kepada Kapolda DIY dan Kapolresta Yogyakarta.

AJI Yogyakarta menganggap undangan itu cukup sebagai pemberitahuan. Akan tetapi, rombongan polisi mengatakan undangan beda dengan pemberitahuan.

Negosiasi antara panitia acara dari AJI Yogyakarta dengan tujuh polisi berlangsung alot.

Panitia acara dari AJI Yogyakarta terus berupaya meyakinkan rombongan polisi bahwa film "Pulau Buru Tanah Air Beta" adalah film dokumenter dan merupakan produk jurnalistik.

Film itu juga diputar di Simposium 65 pada 18-19 April 2016. Saat itu sejumlah petinggi negara juga menyimak film tersebut.

Akan tetapi, Kompol Wahyu Dwi Nugroho selaku Kasatintelkam Polresta Yogyakarta mengatakan ada sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pemutaran film tersebut di AJI Yogyakarta.

Dia minta film itu tidak diputar dan diganti dengan film lainnya.

Pemutaran film tetap dilakukan. Saat itu, Wahyu sekali lagi minta kepada salah satu panitia untuk menghentikan acara. Namun, acara tetap dilanjutkan.

Kemudian rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara.

Sigit tiba-tiba memasuki lokasi acara dan mencari penanggung jawab acara. Sigit mendesak acara dibubarkan.

Negosiasi antara Panitia Acara dari AJI Yogyakarta dengan Sigit berlangsung alot. Saat itu, para aktivis LBH Yogyakarta dan aktivis gerakan masyarakat sipil lainnya mempertanyakan sikap Sigit.

Di tengah perdebatan keras itu, Sigit pergi meninggalkan ruangan. Kemudian sekitar 20-an massa yang sebagian memakai seragam FKPPI mendatangi lokasi acara dan mendesak acara dibubarkan.

Mereka ditemani oleh pendiri Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), Burhanudin.

Satu truk polisi pun mendekat ke lokasi acara. Setelah Sigit membubarkan, acara itu pun resmi ditutup.