Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Tak Perlu Malu Mengakui 10 WNI Ditebus

Kompas.com - 04/05/2016, 14:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan ucapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pembayaran uang tebusan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Fadli Zon menilai, Megawati tidak mungkin asal bicara soal pembayaran uang tebusan itu tanpa mempunyai data.

Dia juga menilai, pernyataan Megawati itu sudah membuat kesimpangsiuran informasi. Sebab, pemerintah menyatakan, tak ada pembayaran uang tebusan. Ia pun meminta pemerintah meluruskan hal ini.

"Tidak perlu malu atau takut untuk mengatakan bahwa ini ditebus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2016).

Fadli menilai, tidak ada yang salah jika memang uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar itu diberikan kepada Abu Sayyaf.

Dia menilai, pemberian uang tebusan itu tidak ada artinya dibandingkan nyawa 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera.

"Yang (dipakai) nebus juga kan bukan uang APBN. Paling uang perusahaan, tidak ada masalah. Ditebus tidak ada masalah, tidak ditebus pun itu lebih bagus," ucap Fadli.

Megawati sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan terkait pembebasan 10 sandera WNI Abu Sayyaf, Minggu (1/5/2016) malam. 

Dalam sebuah diskusi berjudul "Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT" di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Senin (2/5/2016), Mega mengeluarkan celetukan yang menyiratkan bahwa sandera akhirnya dilepas karena dibayar.

"Situ kok ngurusin sandera, wong sandera sudah ada yang ngurusi, mending ngurusi ibu-ibu bidan ini. Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," celetuk Mega kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga hadir dalam acara yang sama.

(Baca: Megawati: Jelas Saja Sandera Dilepas, Wong Dibayar Kok!)

Pernyataan Megawati itu berbeda dengan keterangan resmi pemerintah.

Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa pembebasan 10 sandera warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf tidak menggunakan uang tebusan.

(Baca: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)

Pembebasan itu dipimpin oleh Pemerintah Indonesia melalui diplomasi-diplomasi yang cukup kompleks dengan Pemerintah Filipina.

Kompas TV Polemik Tebusan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com