Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan

Kompas.com - 02/05/2016, 19:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa pembebasan 10 sandera warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf tidak menggunakan uang tebusan.

"Tidak ada info pembebasan WNI menggunakan uang tebusan," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana Kepresiden, Senin (2/5/2016).

Pembebasan itu dipimpin oleh Pemerintah Indonesia sendiri melalui diplomasi-diplomasi yang cukup kompleks dengan Pemerintah Filipina.

"Itu diplomasi dibarengi dengan operasi intelijen yang dilakukan oleh TNI dan bersama-sama dengan pihak Filipina," ujar Johan.

Meski demikian, Johan tidak menampik ada pihak-pihak di luar pemerintahan yang membantu upaya pembebasan sandera itu. Ia menyebut, hal itu tidak masalah.

"Saya kira itu perlu diapresiasi juga, tetapi leader pembebasan ini adalah Pemerintah Filipina dan Indonesia," ujar Johan.

Pasca-bebasnya 10 WNI itu, Presiden Joko Widodo pun telah menelepon Presiden Filipina Benigno Aquino. Presiden berterima kasih atas kerja sama kedua negara yang telah dilaksanakan.

Presiden berharap kerja sama serupa dapat diteruskan mengingat masih ada empat warga negara Indonesia yang disandera oleh milisi bersenjata di Filipina.

(Baca juga: Jalan Panjang Membebaskan Sandera Abu Sayyaf)

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan terkait pembebasan 10 sandera WNI Abu Sayyaf, Minggu (1/5/2016) malam.

Dalam sebuah diskusi berjudul "Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT" di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Senin (2/5/2016), Mega mengeluarkan celetukan yang menyiratkan bahwa sandera akhirnya dilepas karena dibayar.

(Baca: Megawati: Jelas Saja Sandera Dilepas, Wong Dibayar Kok!)

"Situ kok ngurusin sandera, wong sandera sudah ada yang ngurusi, mending ngurusi ibu-ibu bidan ini. Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," tutur Mega kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga hadir dalam acara yang sama.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com