Fadli Zon: Pemerintah Harus Belajar Sejarah Tentang Peristiwa 1965

Kompas.com - 02/05/2016, 14:13 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif serta Romo Franz Magnis Suseno dan mantan Danjen Kopassus Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan menghadiri Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016). TRIBUNNEWS/HERUDINMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif serta Romo Franz Magnis Suseno dan mantan Danjen Kopassus Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan menghadiri Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima sejumlah tokoh mulai dari purnawirawan TNI hingga organisasi masyarakat yang keberatan dengan langkah pemerintah menggelar Simposium Nasional Tragedi 1945, pada 19-20 April 2016 lalu.

Mereka menilai simposium tersebut sangat tidak seimbang dan hasil akhirnya justru bisa menambah persoalan bangsa terkait dengan masalah sejarah.

"Jadi saya kira hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah agar pemerintah juga harus belajar sejarah yang benar tentang peristiwa 1965 itu dan tidak dibawa kepada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda," kata Fadli usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2016).

Fadli mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan tokoh yang diterimanya, peristiwa 1965 itu murni dimulai dari upaya pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia sendiri.

(baca: Jokowi Perintahkan Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965)

Salah satunya adalah peristiwa pembunuhan para jenderal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI.

Kemudian, memang timbul pembalasan berupa pembunuhan terhadap anggota PKI. Namun, menurut dia, pembalasan itu spontan dilakukan oleh masyarakat, bukan dikoordinasi oleh negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut)

Namun dalam simposium itu, dia melihat ada upaya seolah-olah menyalahkan pemerintah atas peristiwa pembunuhan massal anggota PKI hingga memunculkan wacana bahwa pemerintah harus minta.

"Tidak bisa pemerintah meminta maaf kepada PKI. Apa urusannya karena yang memberontak PKI," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

(baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi)

Menurut Fadli, pemerintah saat ini tidak perlu ikut campur atas peristiwa 1965 dan melakukan upaya rekonsiliasi apapun. Apalagi, Fadli melihat rekonsiliasi sudah berjalan dengan sendirinya secara alamiah.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.