Kompas.com - 25/04/2016, 13:13 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965.

Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G-30-S 1965.

Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.

"Jangan salah persepsi. Kami sedang mencari fakta dari simposium nasional kemarin. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf. Negara akan minta maaf kalau ada kuburan massal yang bisa diidentifikasi dengan jelas," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).

Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data ataupun bukti sah yang bisa menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal. (Baca: Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang)

Data yang ada hanya menunjukkan fakta mengenai peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.

"Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan massal. Kepada siapa pemerintah akan minta maaf? Yang jelas sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada," kata Luhut.

Selain itu, menurut dia, pemerintah belum bisa memutuskan sikap yang akan diambil karena masih menunggu hasil rekomendasi dari anggota panitia Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Agus Widjojo.

(Baca: Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf)

"Saya sedang menunggu laporan dari Pak Agus Widjojo," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Luhut untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965. (Baca: Jokowi Perintahkan Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965)

Pasalnya, selama puluhan tahun, informasi yang beredar menunjukkan adanya ratusan ribu orang yang mati dalam peristiwa pasca-1965. Namun, kata Luhut, sampai hari ini, belum ada satu pun kuburan massal yang ditemukan.

Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud. (Baca: Kalla: Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf atas Tragedi 1965)

"Silahkan kapan dia mau tunjukin. Sampaikan ini dari Menko Polhukam, kapan kami bisa pergi dengan mereka," ujar Luhut.

Kompas TV Tragedi 65, Luhut: Tak Terpikir untuk Minta Maaf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Nasional
Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Nasional
Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Nasional
KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

Nasional
Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Nasional
Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Nasional
Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Nasional
Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Nasional
Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Nasional
3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

Nasional
Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Nasional
Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.