Menurut Donal, model yang paling efektif adalah sistem subsidi dari negara. Tujuannya untuk mengurangi dominasi dari kelompok-kelompok oligarki yang mengendalikan kebijakan-kebijakan partai.
Dengan memberikan subsidi, negara bisa lebih memperkuat perannya dalam urusan internal partai politik. Misalnya, negara bisa memberikan subsidi sebesar 30 persen dari total dana yang dibutuhkan oleh partai.
Dengan jumlah sebesar itu, negara diharapkan mampu menggeser dominasi tunggal pihak-pihak tertentu dalam partai.
"Dominasi tunggal di dalam partai harus digeser. Caranya, negara masuk ke dalam urusan-urusan internal partai, termasuk dalam hal pendanaan," kata dia.
(Baca ICW Minta Bantuan Keuangan Parpol Ditambah asalkan...)
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, bantuan keuangan dari APBN untuk setiap parpol saat ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh saat pemilu dikali Rp 108.
Dengan hitungan itu, PDI-P, misalnya, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp 2.557.598.868 yang berasal dari 109 kursi atau 23,78 juta suara yang diraihnya di DPR dikali Rp 108, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR tercatat Rp 13.176.393.876.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.