Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Advokasi Keluarga Siyono, Cara Deradikalisasi ala Muhammadiyah

Kompas.com - 29/04/2016, 22:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bantuan advokasi terhadap keluarga terduga teroris Siyono merupakan salah satu upaya deradikalisasi yang dilakukan Muhammadiyah.

Dahnil menjelaskan, Muhammadiyah melakukan pendekatan kepada keluarga, sebagai pihak yang terdampak langsung atas kematian Siyono. Setelah kematian Siyono, keluarga menderita trauma yang luar biasa.

"Lima anaknya yang masih kecil mengalami trauma yang luar biasa, dan merasakan kebencian terhadap aparat dan pemerintah," kata Dahnil dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Dahnil menilai kebencian tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Menurut Dahnil, hal ini pernah terjadi pada anak sulung Imam Samudra, Umar Jundul Haq.

Umar kemudian tewas dalam pertempuran di Suriah bersama kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.

"Itu alasan Muhammadiyah merangkul mereka (keluarga Siyono). Kami tidak tahu apakah Siyono teroris apa tidak. Yang penting adalah keluarga mendapat keadilan," ucap Dahnil.

Walau demikian, Dahnil menambahkan, upaya mengadvokasi keluarga Siyono memberikan stigma tersendiri terhadap Muhammadiyah.

"Walaupun saya mendapat tuduhan melindungi teroris, seperti Pak Todung Mulya Lubis yang dituduh PKI ketika advokasi keluarga penyintas," tutur Dahnil, yang menjadi pembicara bersama Todung dalam acara itu.

Siyono ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri karena diduga terkait jaringan terorisme. Namun, saat dipulangkan ke rumah oleh Densus, Siyono sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Jenazah terduga teroris asal Klaten tersebut akhirnya pada hari Minggu (3/4/2016) diotopsi oleh tim dokter forensik yang dimotori Muhammadiyah.

(Baca: Otopsi Siyono Dinilai sebagai Rasa Sayang Muhammadiyah ke Polri)

Tim dokter yang ditunjuk oleh PP Muhammadiyah tersebut melakukan otopsi dengan pengawalan ketat dari Komado Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

(Baca juga: Keganjilan Kasus Siyono, Larangan Otopsi Hingga Pria Misterius Bernama Nurlan)

Sembilan dokter forensik ditunjuk oleh PP Muhammadiyah untuk melakukan otopsi jenasah Siyono. Hal tersebut didukung permintaan resmi dari Komnas HAM untuk melakukan otopsi.

Hasil otopsi kemudian memperlihatkan sejumlah kejanggalan, yang diduga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Siyono.

(Baca: Komnas HAM Duga Densus 88 Langgar HAM Terkait Tewasnya Siyono)

Sebab, tidak ditemukan adanya dugaan perlawanan yang dilakukan Siyono sebagaimana yang diungkapkan oleh Polri selama ini. (Baca: Hasil Otopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala)

Kompas TV Muhammadiyah Kawal Kasus Siyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com