Meski SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Munaslub Golkar Akan Tetap Pilih Ketum

Kompas.com - 28/04/2016, 14:46 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan tetap memilih ketua umum baru pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Hal tersebut telah diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016).

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menekankan, munaslub akan tetap dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Kami harap regenerasi Partai Golkar berjalan tiga tahun lebih cepat," ujar Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Pernyataan Aburizal kembali dipertegas oleh Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L Sambuaga. Theo menyebutkan, calon-calon ketua umum yang siap maju saat ini sudah muncul dan mendaftarkan diri.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Munaslub 23 Mei. Jangan ada keraguan, pasti akan memilih ketua umum dan pengurus yang baru," ujar Theo.

Adapun pendaftaran calon ketua umum, dia melanjutkan, akan mulai dibuka pada minggu depan, yakni 3-4 Mei 2016. Pada tanggal 5 Mei, nama bakal calon sudah ditetapkan untuk berkompetisi pada tahapan sosialisasi ke daerah, dan diakhiri dengan debat publik.

(Baca: SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Panitia Yakin Munaslub Golkar Tetap Jalan)

Sementara itu, ada pula sosialisasi khusus internal pada tanggal 10 Mei. Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap bakal calon mempersiapkan diri menjelang munaslub.

"Minggu depan sudah mulai pendaftaran, persiapkan betul-betul munaslub mendatang," ujar Theo.

"Ada tahapan kampanye, penjaringan, sampai pemilihan bakal calon di munaslub," tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan yang baru untuk Partai Golkar, yang merupkan hasil rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kepengurusan baru itu ditunggu-tunggu untuk menjadi dasar penyelenggaraan munaslub pada 23 Mei.

Namun, pertanyaan muncul kemudian saat SK kepengurusan baru itu berlaku hingga 2019. Sempat muncul usulan agar para peserta munaslub tidak lagi memilih ketua umum.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.