Kompas.com - 26/04/2016, 20:10 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tetap berkomitmen untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) meski kepengurusan Partai Golkar baru disahkan hingga jangka waktu 2019.

"Begitu hebat dan besarnya jiwa Pak ARB. Beliau tetap komitmen pada kesepakatan-kesepakatan itu bahwa munas akan tetap dilakukan," ujar Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).

Yasonna menuturkan, ada makna yang sangat dalam dan tersirat dari keputusan Aburizal atas kesepakatan-kesepakatan itu. Keikhlasan itu terwujud dalam surat kepengurusan yang sudah disahkan ini.

Surat ini, menurut dia, menjadi spirit kerohanian memasuki bulan Ramadhan nanti.

(Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Golkar 2014-2019, Aburizal Ketum)

"Masuk 2016 puasa juga memasuki bulan Ramadhan dalam keadaan ikhlas. Dalam benar itu maknanya sangat dalam," kata dia.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrum Marham menjelaskan, di dalam surat kepengurusan ini terlihat jelas bagaimana dua kubu bisa bersikap ikhlas untuk bersatu.

Ia menyebutkan, 80 persen kubu Ancol atau sebanyak 75 kader dari 95 kader yang diajukan Agung Laksono masuk pengurusan.

Dari kubu Aburizal, selain namanya yang masuk, juga Idrus Marham, Nurdin Chalid, dan Theo L Sambuaga.

Sementara dari kubu Agung Laksono, selain nama Agung, ada juga Zainuddin Amali dan Yorrys Raweyai.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.