Tarian "Moonwalk" ala Beringin

Dalam siaran televisi 25 Maret 1983 ditayangkan acara Motown 25: Yesterday, Today, Forever yang menampilkan Michael Jackson. Sambil menyanyikan salah satu lagu pamungkasnya, "Billy Jean", legenda pop tersebut menarikan sebuah gerakan langkah mundur yang akhirnya dikenal di seantero dunia dengan sebutan tarian "moonwalk".

Itu momen pertama tarian moonwalk ala si Raja Pop ini menghibur dunia. Sebenarnya apa tarian moonwalk itu?

Majalah TIME, dalam liputan khususnya tentang Jackson pada Juni 2009, mendefinisikan tarian itu sebagai gerakan yang memberikan ilusi seolah penarinya melangkah maju sementara sesungguhnya adalah bergerak mundur.

Entah apa yang sebenarnya terjadi, Partai Golkar saat ini pun seolah tengah menarikan moonwalk versinya sendiri.

Partai tertua di Indonesia itu seolah tengah melangkah maju dengan persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional 2016, padahal sebenarnya langkahnya terus bergerak mundur.

Panitia penyelenggara memang telah dibentuk dan bekerja. Tata tertib munas juga sudah dirumuskan. Bahkan, jadwal munas per tahapan pun sudah dipublikasikan jauh hari. Termasuk hal-hal teknis munas juga rutin dirapatkan.

Semuanya itu boleh dikatakan sebuah langkah maju Partai Golkar yang sempat terpuruk akibat konflik internal partai sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Namun, ketidakpastian terkait jadwal pelaksanaan munas Partai Golkar terus-menerus mewarnai partai itu sejak putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan kubu kepengurusan Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie pada 29 Februari 2016.

Sejak itu, tercatat, empat kali Partai Golkar mengundurkan jadwal penyelenggaraan munasnya.

Jika dibandingkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai tua lainnya, yang juga sempat berkonflik seperti Golkar, PPP justru terlebih dahulu menggelar forum serupa munas, yakni muktamar untuk islah, awal April lalu.

Lewat muktamar, PPP memiliki struktur kepengurusan yang baru dan ketua umum yang baru.

Awalnya, pada rapat harian pengurus pusat Partai Golkar sebelum putusan MA, munas dijadwalkan medio April.

Namun, putusan MA mengubah segalanya. Setelah keluarnya putusan tersebut, jadwal pun disebut akan mundur hingga Mei. Bahkan, muncul desas-desus munas diundur hingga Juli depan. Sejak itu, tercatat tiga kali dalam dua minggu terakhir ini, Golkar memundurkan jadwal munas.

Pertama, pada rapat pleno panitia pengarah munas, Selasa (5/4), jadwal itu mundur sampai 7 Mei. Tak bertahan lama, rapat pleno panitia pengarah berikutnya, Rabu (13/4), kembali mengundur penyelenggaraan sampai 17 Mei.

Alasannya, Golkar menunggu Surat Keputusan Ke-menkumham atas kepengurusan Golkar hasil Munas Bali versi rekonsiliatif. Seperti diketahui, pengurus rekonsiliatif itu keluar untuk menyesuaikan hasil putusan MA.

Namun, tiba-tiba, Minggu (17/4), Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam pelantikan pengurus daerah di Surabaya menyatakan, munas Golkar kembali diundur sampai 25-27 Mei.

Alasannya untuk menyesuaikan penyelenggaraan munas dengan jadwal Presiden Joko Widodo. Saat itu, Aburizal mengatakan, jika SK atas kepengurusan Bali rekonsiliatif tak kunjung keluar, artinya munas tak bisa diselenggarakan.

Jumat (22/4) pekan lalu, jadwal itu berubah lagi. Aburizal mengatakan, Golkar akan mengadakan munas pada 23 Mei. Kali ini, sebut Aburizal, Presiden sudah mengatakan akan hadir dan membuka munas.

"Karena beliau pada 17 Mei di Rusia dan pada 25 Mei sudah pergi ke tempat lain sehingga beliau memberi waktu 23 Mei malam," kata Aburizal.

Sekretaris Panitia Pengarah Munas Golkar Agun Gunandjar mengatakan, pengunduran waktu itu masih harus diputuskan lagi di rapat pleno DPP.

"Kenyataannya, SK kepengurusan Bali sekarang belum turun, sedangkan jadwal dengan Presiden masih bentrok sehingga kami butuh waktu untuk persiapan dan lainnya," kata Agun.

Curiga batal

Tak pelak, pengunduran waktu penyelenggaraan munas hingga empat kali itu memancing kecurigaan di internal partai.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun khawatir belum ada keikhlasan para elite Golkar membawa partai keluar dari krisis.

Kepentingan pribadi dan kelompok dinilai lebih dominan dibandingkan kepentingan partai. Dikhawatirkan, hal itu berujung pada penyelenggaraan munas yang terus ditunda atau dibatalkan.

"Saya khawatir ini bagian dari skenario untuk tetap mempertahankan kepemimpinan lama," kata Doli.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo pun hampir senada. Menurut dia, jika semua pihak benar-benar ingin menyelesaikan konflik dan menyelenggarakan munas, SK pengurus Bali rekonsiliatif tak perlu lagi dipersoalkan.

Kalaupun SK atas kepengurusan Bali tak keluar, Golkar tetap bisa menyelenggarakan munas dengan landasan SK kepengurusan Riau yang diperpanjang sampai Juli 2016.

"Sebenarnya, semua pihak yang ada di panitia munas ataupun pengurus Bali rekonsiliatif itu juga sudah termasuk dalam kepengurusan Riau diperpanjang. Saatnya Partai Golkar lebih mementingkan kesiapan menghadapi agenda politik dibandingkan menunggu SK baru yang tak tahu kapan keluarnya," tutur Bambang.

Meskipun demikian, panitia tetap menjamin munas tetap diselenggarakan. Apalagi Ketua Panitia Penyelenggara Munas Golkar Theo L Sambuaga mendengar SK Kemenkumham atas pengurus Bali rekonsiliatif akan keluar segera.

Namun, ia enggan menanggapi apakah munas tetap diselenggarakan jika SK kepengurusan Bali tak kunjung keluar.

"Kalau ada yang meragukan, dijamin, munas pasti tetap diadakan. Itu sudah keputusan rapat pimpinan nasional," katanya.

Menyikapi perkembangan Munas Golkar, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, mundurnya berulang kali jadwal munas menunjukkan sejumlah elite Golkar belum sepenuhnya rela berekonsiliasi.

Padahal, struktur kepengurusan antara Munas Riau dan Bali sama-sama mengakomodasi kepentingan yang berkonflik.

Sejak lama, Golkar seharusnya bisa menggelar munas lewat kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang periodisasinya diperpanjang sampai Juli 2016.

"Pengunduran waktu yang berulang kali untuk menunggu SK kepengurusan disahkan ini memunculkan tanya. Apakah ada tantangan di internal Golkar? Apa ada kendala rekonsiliasi yang terhambat?" tanyanya.

Lebih lanjut, Hanta mengatakan, pengunduran jadwal munas berulang kali juga akan mengubah pemetaan politik antar kandidat calon ketua umum.

Waktu yang diundur otomatis memberikan ruang lebih bagi kandidat yang selama ini belum maksimal mengonsolidasikan kekuatannya.

"Sementara kandidat yang selama ini maksimal melakukan strategi pendekatan bisa-bisa dirugikan karena pemetaan politik bisa berubah," kata Hanta.

Hingga kini belum ada yang tahu kapan Partai Golkar akan menggelar munas. Jangan-jangan elite partai berlambang pohon beringin itu memang tengah menari moonwalk, seolah bergerak maju padahal melangkah mundur. (AGE)