Ikan Membusuk dari Bagian Kepala

Oleh: M Subhan SD

Buya Syafii Maarif, seperti biasa, bersuara keras. "Kalau membuat perusahaan di luar negeri untuk menghindari pajak, itu yang tidak bermoral," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sepekan silam.

Buya Syafii tampak geregetan setelah skandal Panama Papers dibongkar Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

Banyak tokoh dunia tercantum di dokumen yang dibuat firma Mossack Fonseca itu, termasuk ribuan orang Indonesia. Ada pemimpin negara, pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, pesohor, dan profesi lain.

Mereka menyimpan kekayaan di negara-negara suaka pajak (tax haven) untuk menghindari pajak di dalam negeri atau cuci uang.

Beberapa pemimpin negara akhirnya mundur setelah dokumen terbongkar. Perdana Menteri Eslandia Sigmundur David Gunnlaugsson menjadi pemimpin negara pertama yang mundur, 5 April lalu.

Lalu Menteri Industri, Energi, dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria mundur pada 16 April. Ia memilih mundur untuk menghindari dampak kerusakan lebih besar bagi kabinet.

Bahkan pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani, juga mundur dari komite etik setelah namanya tercantum dalam skandal Panama Papers, 6 April.

Di Indonesia, kabarnya ada ratusan hingga ribuan nama yang tercantum di Panama Papers. Beberapa nama telah menjadi perbincangan publik.

Ada menteri, politisi, dan pengusaha. Namun, yang paling santer adalah nama Ketua BPK Harry Azhar Azis, yang mantan politisi Partai Golkar di Komisi XI DPR (2009-2014).

Harry bahkan merasa perlu memberi klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo dan Direktorat Jenderal Pajak.

Karena penghasilan dari perusahaan itu diakui tidak ada (Rp 0), ia tak merasa harus melaporkan ke Ditjen Pajak juga dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Namun, LHKPN terakhir yang dilaporkan pun, menurut KPK, pada 2010. Jadi, saat menjadi Ketua BPK tahun 2014, ia belum membuat LHKPN.

Indonesia berbeda dengan Eslandia atau Spanyol. Apalagi dibanding orang Jepang yang berani mundur sampai tradisi lama bunuh diri seppuku sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa malu.

Di negara kita ini, jangankan kasus penghindar pajak, sudah jelas-jelas terbukti korupsi saja masih berkelit-kelit. Bukannya cepat bertanggung jawab, malah selalu berdalih selama putusan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Inilah realitas di negeri kita yang tidak terselesaikan: masalah terbesar terletak di elite atau pembesar negeri. Ibarat pepatah kuno, "ikan lebih cepat membusuk di bagian kepalanya" (a fish rots from the head down).

Bayangkan sudah berapa banyak pemimpin dan politisi terjerat korupsi, tetapi tak juga memberi efek jera, apalagi sadar diri.

Sampai sekarang, belum ada obat atau terapi mujarab yang dapat menyembuhkan problem di bagian "kepala ikan" itu.

Sejak Reformasi sekitar 18 tahun silam, problemnya tetap sama. Sebetulnya boleh dikata hampir tidak ada kemajuan signifikan sejak rezim otoriter Orde Baru tumbang tahun 1998, dibanding sejumlah peristiwa buruk yang membebani bangsa ini.

Kalau rata-rata siklus perubahan politik sekitar 20 tahun saja, maka sebentar lagi siklus Reformasi akan berakhir. Namun, kita seperti jalan di tempat. Berputar-putar di situ-situ saja.

Ibarat mengisi air di ember bolong, perjalanan demokrasi pasca era Reformasi ini sangat melelahkan dan menjengkelkan. Kita membuang-buang waktu saja.

Ternyata, betapa sulit membangun karakter pemimpin yang bermoral. Padahal moralitas menjadi fondasi utama bagi seorang pemimpin.

Rakyat butuh pemimpin yang memberi keteladanan yang baik. Jika tidak, siapa yang mau memercayai?

Soal rendahnya moralitas, Franz Magnis-Suseno (1992) memberi contoh Konrad Hermann Josef Adenauer (1876-1967), kanselir pertama Republik Federasi Jerman (1949-1963).

Sewaktu memimpin sidang, seorang politisi muda marah kepadanya, "Bagaimana mungkin Anda mengatakan berbeda dari yang Anda katakan sebulan silam?"

"Peduli apa dengan omongan saya yang kemarin-kemarin," jawab Adenauer. Bagaimana politisi seperti itu bisa dipercaya?

Para politisi yang kemudian memegang kekuasaan, saat kampanye selalu menjanjikan gula-gula yang manis. Namun, selalu lebih banyak terasa pahit.

Seribu janji dilontarkan, tetapi yang muncul juga seribu dusta. Padahal mereka sudah disumpah pula sebelum menduduki kursi kekuasaan.

Ketika agenda reformasi memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), para pemimpin (lokal maupun nasional) di negeri ini tetap saja banyak yang korup. Tidak sedikit petinggi negeri ini kehilangan kepekaan ataupun sense of crisis.

Dua hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi, buntut operasi tangkap tangan terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Bahkan, KPK menggeledah ruang kerja Nurhadi. Dari berita-berita, tersiar pejabat MA yang PNS ini punya kekayaan luar biasa dan pernah menggelar pernikahan anaknya di hotel mewah.

Di Bumi Pertiwi ini, jangan-jangan etika dan moral sudah dilempar ke tong sampah. Padahal, sosiolog Weber (1864-1920) menekankan pentingnya etika bagi pelaku politik.

Peter Berger (1974) menjelaskan dua macam etika politik Weber, yakni etika sikap (gesinnungsethik) dan etika tanggung jawab (verantwortungsethik).

Moralitas politik terbaik adalah belajar dari pengetahuan yang sarat tentang masa lampau. Buah dari pelajaran itu antara lain kerendahan hati.

Sayangnya, dalam banyak kasus etika seperti sisi suram di panggung politik. Sebab, kata Berger, politik adalah praktik tentang apa yang mungkin, bukan mencari kemurnian moral. Kalau ini yang terjadi, pembusukan ikan makin cepat dari bagian kepala.

"Hanya ada satu hal yang pantas di- lakukan pada kepala ikan yang busuk dan bau, kata pedagang, yakni memotong dan membuangnya," kata Cicero (106-43 SM) saat pidato membela warga di tribunus (Robert Harris, 2008).