Kalah
Apa pun upaya pemerintah dalam membebaskan para sandera, maka pemerintah tidak boleh terlihat atau terkesan kalah dengan tuntutan para pembajak.
Sekali pemerintah kalah dengan tuntutan para pembajak, maka kapal-kapal berbendera Indonesia akan menjadi sasaran empuk di masa mendatang.
Ide untuk melakukan patroli bersama dengan Filipina untuk mencegah peristiwa pembajakan terjadi tidak perlu dilakukan.
Ini mengingat bagi Filipina pembajakan dan penyanderaan tidak terjadi semata-mata karena alasan ekonomi. Kondisi ini berbeda dengan para perompak yang beroperasi di Selat Malaka.
Ide patroli bersama sudah dapat dipastikan akan ditolak oleh Filipina. Pemerintah Filipina akan menolak apa pun kerja sama yang mengesankan ia tidak mampu untuk berperang melawan para pemberontak.
Kedaulatan untuk menegakkan panji- panji pemerintahan adalah segalanya bagi suatu negara. Demikian pula ide yang dimunculkan agar kapal-kapal berbendera Indonesia dikawal kapal perang Indonesia (KRI) tak perlu dilakukan.
Ada dua alasan untuk ini. Pertama, pembajakan terjadi bukan di laut lepas, melainkan di laut teritorial Filipina. Ini berarti kapal perang Indonesia tak mungkin melakukan pengawalan yang memasuki kedaulatan negara lain.
Kedua, kalaupun KRI memiliki peran dan kemudian terlibat dalam bentrok senjata, ini akan berakibat Indonesia terlibat dalam perang saudara di Filipina.
Indonesia saat ini sedang tidak berperang dengan para pemberontak Filipina dan kondisi ini harus terus dijaga.
Di masa mendatang, untuk mencegah kapal- kapal laut berbendera Indonesia dibajak kembali, maka sudah waktunya pemerintah mengidentifikasi dan memetakan di mana saja wilayah rawan di jalur laut ini.
Pemerintah dapat meminta perusahaan kapal dan para nakhoda agar menghindari wilayah ini. Meski berarti biaya yang ditanggung akan lebih mahal, opsi ini lebih baik daripada ABK WNI terus jadi korban penyanderaan. Ini akan menguras tenaga dan biaya pemerintah.
HIKMAHANTO JUWANA
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia