Kompas.com - 21/04/2016, 20:33 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengaku belum menerima informasi mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap Sekretaris MA Nurhadi.

Meski demikian, menurut Suhadi, jika benar, pencegahan itu adalah suatu peringatan bagi Nurhadi.

"Itu berarti warning bagi yang bersangkutan agar tidak bepergian ke mana-mana," ujar Suhadi saat dihubungi, Kamis (21/4/2016).

Suhadi belum mengetahui tujuan dari pencegahan tersebut. Ia juga belum memahami alasan penggeledahan ruang kerja Nurhadi oleh penyidik KPK.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan adanya permintaan pencegahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencegahan ke luar negeri tersebut disampaikan atas nama Nurhadi (NHD), yang menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung.

"Yang bersangkutan dicegah selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 21 April 2016," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso melalui pesan singkat, Kamis.

Menurut Heru, permintaan pencegahan tersebut terkait operasi tangkap tangan yang baru dilakukan KPK.

Sebelumnya, dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di empat tempat yang berbeda.

Dua di antaranya adalah kediaman Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, dan di ruang kerja Nurhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.