Nasdem: DPR Tak Perlu Ikut Campur Kasus Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Nasdem di DPR menolak ikut serta dalam kunjungan panja penegakan hukum Komisi III DPR ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa (19/4/2016) siang ini.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, menilai, kunjungan tersebut terkesan politis karena berniat menanyakan audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Padahal, kasus tersebut saat ini sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Pimpinan KPK Tak Persoalkan Banyaknya Kritik soal Penanganan Kasus Sumber Waras)

"Biarkanlah kasus Sumber Waras ini menjadi ranah bagi dua lembaga (BPK dan KPK). Tidak perlulah kita ikut campur terlibat di dalamnya," kata Taufiq saat dihubungi, Selasa.

Seharusnya, menurut Taufiq, kasus yang sudah ditangani oleh lembaga hukum tidak boleh dicampuri oleh lembaga lainnya, termasuk DPR.

DPR cukup melakukan pengawasan dan baru bertindak apabila ada penyimpangan dalam penegakan hukum.

(Baca: Ini Kronologi Pembelian Lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI)

Dia menilai, sejauh ini proses yang dilakukan BPK ataupun KPK sudah sesuai dengan prosedur.

"Tidak perlulah kita ikut campur terlibat di dalamnya. Tunggu saja prosesnya sehingga kita jangan terkesan mendorong-dorong seakan ada muatan politis tertentu," ujar Taufiq. 

KPK tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK. (Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.

BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.