Selasa, Komisi III DPR Akan Kunjungi BPK Bahas Audit Sumber Waras

Kompas.com - 18/04/2016, 11:44 WIB
Bambang Soesatyo sewaktu menjabat Sekretaris Fraksi Golkar di DPR KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOBambang Soesatyo sewaktu menjabat Sekretaris Fraksi Golkar di DPR
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komisi III akan berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (19/4/2016).

"Ya, besok selasa pukul 13.00 WIB," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat dihubungi, Senin (18/4/2016).

Menurut Bambang, pihaknya ingin meminta penjelasan soal audit BPK atas pembelian lahan Sumber Waras.

Kunjungan akan dipimpin oleh Desmond J Mahesa sebagai Ketua Panja Penegakan Hukum. (Baca: Kronologi Pembelian Lahan Sumber Waras Menurut Pihak Rumah Sakit)

Setelah kunjungan ke kantor BPK dan mempelajari audit tersebut, Panja akan menentukan apakah perlu atau tidak memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK. (Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.

BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.

Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tejanegara mengatakan, tidak ada kerugian negara dalam proses jual beli sebagian lahan RS Sumber Waras dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Justru, ia menilai negara diuntungkan dalam proses jual beli rumah sakit tersebut. (Baca: Dirut Sumber Waras: Kami Dibilang Merugikan Negara, Apa yang Kami Rugikan?)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Nasional
Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk, dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk, dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X