Pimpinan KPK Tak Persoalkan Banyaknya Kritik soal Penanganan Kasus Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak mempersoalkan banyaknya kritikan yang muncul bagi KPK, khususnya dalam penanganan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Meski demikian, Saut menjamin bahwa KPK selalu mengedepankan independensi dalam menangani setiap kasus hukum.

"Terima kasih untuk semua unit organisasi Bangsa Indonesia yang terus mengawal KPK. Pada poin itu, evaluasi pekerjaan KPK tentu tidak boleh lari dari risiko penilaian apapun, termasuk risiko dinilai tidak independen oleh siapa saja," ujar Saut melalui pesan singkat, Senin (18/4/2016).

Menurut Saut, selama ini KPK terus berupaya konsisten melaksanakan dasar hukum, undang-undang organisasi, dan prosedur standar  yang berlaku secara internal.

(Baca: Fadli Zon Ragukan Independensi Pimpinan KPK dalam Selidiki Pembelian Lahan Sumber Waras )

Selain itu, dalam penanganan kasus, KPK juga selalu menjaga transparansi dan tidak memihak kepentingan kelompok mana pun. Meski demikian, menurut Saut, KPK tidak menutup diri dengan adanya kritik dari publik.

Dia menambahkan, semua organisasi dan lembaga publik perlu mendapat pengawasan dari pihak eksternal.

"KPK masih seirama ucapan, pikiran  dan tindakannya dalam judul lagu due process of law. Dengan itu, diharapkan distorsi relatif kecil, sehingga Bangsa cepat bersih dan maju, karena indeks korupsinya naik signifikan," kata Saut.

(Baca: Fadli Zon: Ada Rumor, Presiden Lindungi Ahok Terkait Lahan Sumber Waras)

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, saat ini beredar rumor bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Fadli meminta agar Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi terhada rumor tersebut.

Hingga saat ini, laporan terkait adanya kerugian negara dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan di KPK.

Terdapat beberapa hal yang membuat KPK belum juga menetapkan tersangka. Salah satunya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negara dalam pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

"Jadi, masalah Sumber Waras ini sebaiknya bisa jadi sumber inspirasi bagi kita semua, agar semakin waras menata negeri. Karena niat baik saja tidak cukup, apalagi dengan niat buruk," kata Saut.