Kompas.com - 15/04/2016, 19:29 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan kepastian hukum mengenai laporan kerugian negara dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief memastikan hasil penyelidikan akan diumumkan kepada publik.

"Seandainya nanti hasil penyelidikan KPK dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan," ujar Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

"Kalau ada tindak pidana korupsinya juga pasti diumumkan," ucapnya. 

Menurut Syarief, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan milik RS Sumber Waras. 

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau fakta dan bukti cukup, maka akan kami lanjutkan. Kalau tidak cukup, maka tidak akan kami lanjutkan," kata Syarief.

Kompas TV BPK Temukan Kerugian Negara Rp 191 Miliar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Dinilai Tak Punya 'Legal Standing' Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Dinilai Tak Punya "Legal Standing" Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Nasional
Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Nasional
Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Nasional
Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.