Kompas.com - 12/04/2016, 16:04 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kerugian negara dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Salah satunya, KPK berupaya membandingkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami mencoba meng-crosscheck, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Hari ini, Ahok diundang untuk memberikan keterangan kepada penyelidik KPK.

Sebelumnya, KPK telah mendengar keterangan dari pemilik Yayasan Sumber Waras.

(Baca: Ahok: Saya Ingin Tahu KPK Tanya Apa, Orang Jelas BPK "Ngaco" Begitu)

Terdapat beberapa hal yang membuat KPK tidak lantas menetapkan tersangka dan menaikkan status kasus tersebut ke dalam tahap penyidikan. Beberapa di antaranya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Selain itu, KPK juga belum menemukan adanya niat jahat penyelenggara negara.

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Perubahan 2014.

(Baca: Bawa Dokumen soal RS Sumber Waras, Ahok Tiba di Gedung KPK)

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur, dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Kompas TV Ahok Penuhi Panggilan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dasco Usul Aceh Jadi Satu-satunya Embarkasi Jemaah Haji Indonesia, Ini Alasannya

Dasco Usul Aceh Jadi Satu-satunya Embarkasi Jemaah Haji Indonesia, Ini Alasannya

Nasional
Sidang KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno Akan Dipimpin Wakapolri

Sidang KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno Akan Dipimpin Wakapolri

Nasional
Polri Resmi Bentuk KKEP Peninjauan Kembali, Brotoseno Segera Disidang

Polri Resmi Bentuk KKEP Peninjauan Kembali, Brotoseno Segera Disidang

Nasional
Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Nasional
Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Nasional
Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Nasional
Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Nasional
Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Nasional
Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Nasional
Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Nasional
PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.