PPP dan Islah yang Tak Sempurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan upaya untuk bersatu melalui Muktamar VIII Islah yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Muktamar tersebut dihadiri oleh kedua kubu yang selama satu setengah tahun bertikai, yakni pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya dan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta.

Seluruh pengurus PPP Muktamar Surabaya, termasuk ketua umumnya Muhammad Romahurmuziy hadir dalam forum tersebut.

Namun islah seutuhnya menjadi tak sempurna karena Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dan segelintir elite PPP lain enggan menghadiri dan mengakui forum tersebut.

Muktamar VIII ini sendiri digelar setelah melalui proses dan tahapan yang panjang. PPP yang pecah pasca-pemilu Presiden 2014 tak kunjung menemukan titik temu.

Kedua kubu justru berupaya saling menaklukkan dengan melakukan serangkaian proses hukum, gugat menggungat, hingga berebut kantor Dewan Pimpinan Pusat.

Pemerintah pun akhirnya memberikan solusi bagi partai berlambang kabah itu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaktifkan lagi PPP hasil Muktamar Bandung 2011 yang sudah habis masa kepengurusannya.

SK tersebut diaktifkan hanya dalam waktu enam bulan demi memberi kesempatan agar kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz bersatu dengan menggelar Muktamar Islah.

Penyelenggaraan Muktamar Islah dinilai sangat efektif dilakukan oleh pengurus hasil Muktamar Bandung karena di dalamnya terdapat kepengurusan dua kubu yang bertikai.

PPP dibawah bendera Muktamar Bandung ini langsung tancap gas dengan menggelar Musyawarah Kerja Nasional.

Karena Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali kini mendekam di tahanan, kepemimpinan sementara diambil alih oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Namun, komunikasi tetap dilakukan dengan Suryadharma.

Skenario pemerintah cukup berhasil. Perlahan-lahan, PPP hasil Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta bersatu dan duduk di satu meja.

Hanya Djan Faridz dan beberapa pengurus hasil Muktamar Jakarta seperti Dimyati Natakusuma dan Humphrey Djemat yang tak mau mengikuti langkah islah melalui muktamar.

Djan Faridz memang sebelumnya tidak tercatat dalam kepengurusan Muktamar Bandung.

Tanpa peran Djan, akhirnya pengurus PPP Bandung sepakat menggelar Muktamar Islah pada 8-10 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.