Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I: Dubes Yusron Lecehkan Wajah Negara

Kompas.com - 31/03/2016, 16:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah pernyataan rasial terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di akun Twitter miliknya.

Dia menilai, pernyataan adik Yusril Ihza Mahendra tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang dubes.

"Bu Menlu yang terhormat, saya bukan pendukung Ahok dalam Pilgub DKI. Saya hanya ingin menyampaikan kekecewaan statement Dubes Yusron dalam Twitter yang bersangkutan terkait Ahok yang kicauannya cenderung rasial dan tidak etis," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2016).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, seorang dubes adalah perwakilan di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Namun, sikap Dubes Yusron dinilai tidak mencerminkan kebinekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini.

(Baca: Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu)

"Dubes Yusron sudah melecehkan wajah negara dengan statement yang cenderung provokatif dan dapat menebar kebencian SARA," ucap dia.

Charles pun berharap, Menlu Retno LP Marsudi bisa merekomendasikan pencopotan Yusron sebagai Dubes RI di Jepang. Dia menilai, yang bersangkutan sudah tidak layak untuk menyandang predikat Yang Mulia Duta Besar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, sebelumnya mengatakan bahwa Menlu telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah.

Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Ahok terkait tweet Yusron.

(Baca: Tantowi: Dubes Yusron Tak Boleh Main di Arena Politik)

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.

Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

Pernyataannya itu sebagai tambahan terhadap pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo, yang juga sempat melontarkan hal yang sama. Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasial.

Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

(Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasial, apalagi dia dubes di Jepang, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com