Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Terima Anugerah Saptawikrama untuk Ayahnya

Kompas.com - 25/03/2016, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga seni dan budaya di Nahdlotul Ulama, Lesbumi NU, mengumumkan penghargaan Anugerah Saptawikrama kepada 5 tokoh dalam rangkaian acara Harlah ke 54 Lesbumi PBNU di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (24/3/2016.

Anugerah Saptawikrama untuk mendiang KH Saifuddin Zuhri, menteri agama di era Presiden Soekarno, diterima langsung oleh putranya, KH Lukman Hakim Saifuddin yang kini menjabat Menteri Agama RI di era Presiden Jokowi.

Sedangkan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Usmar Ismail diterima oleh putra sulungnya, Nuredin Ismail, dan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Asrul Sani diterima oleh istrinya, Mutiara Sani.

Anugerah Saptawikrama juga akan disampaikan kepada keluarga dua penerima lainnya yang berhalangan hadir, yaitu keluarga mendiang KH Wahab Chasbullah dan mendiang H Djamaluddin Malik.

"Ide awal perlu didirikannya lembaga seni dan budaya di tubuh NU berasal dari Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Saifuddin Zuhri. Lalu, diwujudkan oleh tiga serangkai pendiri Lesbumi yakni Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail," ujar Ketua Umum Lesbumi PBNU KH Agus Sunyoto dalam pernyataannya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Harlah ke 54 Lesbumi PBNU Candra Malik, Anugerah Saptawikrama adalah apresiasi tertinggi Lesbumi PBNU terhadap Insan Negeri Tercinta yang berkhidmat dan berkiprah dalam merawat dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang mengukuhkan ciri khas, karakter, identitas, dan akar tradisi Nusantara yang - mengutip pidato Menteri Agama RI, KH Lukman Hakim Saifuddin - berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan dengan agama, dalam hal ini Islam.

Lebih lanjut ia menyatakan, Pribumisasi Islam, yang dicetuskan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada Agustus 2015 sebagai Islam Nusantara, pada akhirnya dimatangkan oleh Lesbumi PBNU dengan melahirkan Tujuh Strategi Kebudayaan Islam Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Saptawikrama (Al Qowa'id As-Sab'ah), dalam Rakernas Lesbumi PBNU pada akhir Januari 2016.

"Kini, seluruh ikhtiar keislaman-kebangsaan itu kembali kepada setiap anak bangsa Nusantara, khususnya Muslimin, lebih khususnya Nahdliyin. Dalam mempertahankan jatidiri sebagai seorang Indonesia yang muslim, Saptawikrama dapat dijadikan sebagai rujukan, bahkan pegangan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI KH Lukman Hakim Saifuddin juga menerima Piagam Saptawikrama yang menandai diterimanya Islam Nusantara secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai rekomendasi Lesbumi Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan mempertahankan ke-Indonesia-an kita.

Lesbumi didirikan oleh Nahdlatul Ulama di Bandung, Jawa Barat, pada 28 Maret 1962 dan dibidani oleh tiga serangkai Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail.

Ketua Dewan Penasihat Kebudayaan Lesbumi PBNU, KH Mustofa Bisri, menilai bahwa saat ini Lesbumi memasuki masa kebangkitan setelah mati suri di era Orde Baru.

"Lesbumi sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan Nahdlatul Ulama diharapkan bisa menampilkan ciri Nahdlatul Ulama yang penuh kasih sayang, tidak menyebarkan kebencian, meneduhkan, tidak meresahkan, dengan kesenian dan kebudayaan yang luhur seperti pernah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulunya," ungkap Gus Mus, sapaan akrab mantan Rais Aam PBNU ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com