Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berubah Sikap, Ade Komarudin Kini Anggap Moratorium Tak Berlaku bagi DPR

Kompas.com - 22/03/2016, 14:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendadak berubah sikap dan meralat pernyataannya mengenai moratorium pembangunan gedung.

Kini, Ade menganggap kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru tidak berlaku bagi DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Ade seusai menerima sejumlah cendekiawan yang mengusulkan DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

"Setahu saya sudah selesai masalah itu, DPR tidak masuk dalam moratorium setelah saya cek," kata Ade.

(Baca: Ketua DPR: Parlemen Perlu Ikuti Langkah Jokowi Moratorium Pembangunan Gedung)

Oleh karena itu, Ade menegaskan bahwa usulan para cendekiawan untuk membangun perpustakaan itu bisa direalisasikan tahun ini juga. Sebab, sudah ada dana sebesar Rp 570 miliar di APBN 2016 yang diperuntukkan untuk membangun gedung.

Gedung yang akan dibangun melalui anggaran itu sebenarnya diperuntukkan ruang anggota yang saat ini dianggap sudah tidak memadai. Namun, Ade menilai, bisa saja gedung baru itu sekaligus diperuntukkan perpustakaan.

"Dibangun tetap satu gedung, nanti kita lihat perpustakaannya sampai lantai berapa, terus sisanya ruang anggota. Yang penting perpustakaannya terbesar di Asia Tenggara," ucap politisi Partai Golkar ini.

(Baca: Jokowi Lanjutkan Moratorium Pembangunan Gedung Kementerian/Lembaga)

Ade mengaku akan segera membicarakan pembangunan perpustakaan ini dengan pihak terkait, seperti pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pihak Setjen.

Dia pun meminta semua pihak tidak menanggapi secara negatif rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini.

"Saya yakin kita para cendekiawan hadir di Senayan mengusulkan ini pasti niatnya mulia. Kalau di parlemen boleh mengatakan ada yang tidak baik," kata dia.

(Baca: BURT DPR: Rencana Bangun Gedung Baru Memang Distop)

Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Ade Komarudin mengaku setuju pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen dibatalkan.

Pembatalan tersebut untuk menghormati keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga negara.

"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan," kata Ade di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com