Ketua DPR: Parlemen Perlu Ikuti Langkah Jokowi Moratorium Pembangunan Gedung

Menurut dia, langkah tersebut juga perlu diikuti Parlemen.

"Saya kira, jika memang pemerintah bersepakat melakukan moratorium, ya tidak boleh juga (pembangunan) dilakukan oleh Dewan," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/3/2016).

Politisi Golkar itu, berpandangan, pembangunan gedung baik untuk kementerian/lembaga maupun Dewan bukan hal yang mendesak.

Sebaliknya, anggaran pembangunan itu dapat dimaksimalkan untuk membangun sektor yang lebih strategis, seperti infrastruktur.

Dalam waktu dekat, Ade mengaku akan berkomunikasi dengan seluruh pimpinan fraksi di DPR terkait rencana moratorium pembangunan gedung DPR.

"Saya sendiri menilai moratorium hal yang baik. Prioritas kita hal strategis, tapi saya akan bicara dulu dengan fraksi-fraksi, BURT, dan Pimpinan DPR lainnya," ujarnya.

Moratorium pembangunan gedung

Sebelumnya, Presiden Jokowi melanjutkan moratorium pembangunan gedung kementerian/lembaga, sebagai langkah untuk memfokuskan penggunaan APBN terhadap pembangunan infrastruktur.

"Presiden tetap memutuskan untuk moratorium. Pembangunan gedung belum sepenuhnya disetujui," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Pramono mengatakan, banyak sekali usulan pembangunan gedung kementerian/lembaga yang diterima Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi tidak akan mengizinkan pembangunannya jika tanpa alasan yang mendesak.

Menurut Pramono, saat ini Jokowi hanya akan mengizinkan pembangunan gedung yang sifatnya untuk menunjang sektor pendidikan.

Selain itu, pertimbangan memberi izin pembangunan juga akan diberikan untuk penanggulangan masalah terorisme dan narkoba.

"Pembelian tanah baru (juga) tidak diizinkan," ujarnya.

Moratorium pembangunan gedung kementerian/lembaga ini diterapkan sejak 2015.

Jokowi juga ingin menunda seluruh pembangunan gedung kementerian/lembaga yang tercantum dalam APBN 2016.