Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Laju Ahok Sulit Dicegah meski Syarat Calon Independen Diperberat

Kompas.com - 15/03/2016, 13:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku tidak khawatir dengan rencana Komisi II DPR memperberat syarat bagi calon independen.

Ruhut yang mengaku sebagai tim sukses Basuki Thahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu mengatakan, dirinya optimistis, jagoannya tetap bisa maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan.

"Laju Ahok susah dicegah meski dengan cara-cara seperti itu," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Ruhut menilai, dukungan masyarakat DKI Jakarta untuk Ahok saat ini sudah tidak terbendung. Hal ini terlihat dari upaya Teman Ahok yang hampir mengumpulkan satu juta data KTP.

(Baca: Nasdem: Sia-sia Perberat Syarat Calon Independen untuk Jegal Ahok)

Jumlah tersebut sudah lebih dari 20 persen total penduduk Jakarta. Sementara itu, Komisi II hanya berwacana menaikkan syarat bagi calon independen dari semula 6,5-10 persen menjadi maksimal 15-20 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

(Baca: Komisi II DPR Wacanakan Perberat Syarat Calon Independen)

"Ahok ini belum pemilu saja dia sudah menang," ujarnya.

Ruhut berpesan agar parpol tidak perlu menjegal Ahok dengan cara-cara yang tidak layak seperti ini.

Menurut dia, akan lebih baik jika parpol mengoreksi diri dan coba memahami bahwa ketika Ahok memutuskan maju dari jalur independen, ia justru mendapat dukungan luas dari masyarakat.

"Ini introspeksi untuk partai politik," ujarnya.

Ahok sebelumnya mengatakan bahwa usulan itu tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Sebab, pihaknya telah membuat antisipasi dengan mengumpulkan dukungan KTP lebih banyak dari target.

(Baca: DPR Ingin Perberat Syarat buat Calon Independen, Ahok Optimistis Tetap Lolos)

"Kalau dia ajukan (jadi) 10 persen, kan kami minta Teman Ahok ngumpulin 1 juta. Kalau pemilihnya 7 jutaan, berarti 10 persennya itu ya sekitar 700.000, kan. Satu juta ya lewat dong," kata Ahok di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Selasa (15/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com