Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno

Kompas.com - 12/03/2016, 08:17 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

Pada saat itu apakah Badan Arsip Nasional sudah ada?

Badan Arsip Nasional sudah ada. Di dalam situasi seperti itu, yang gawat itu, tidak terpikirkan untuk mengarsipkan hal itu. Tahun 1998 baru Arsip Nasional melakukan hal positif itu. Arsip Nasional langsung meminta pada Setneg itu surat Soeharto menyatakan berhenti jadi Presiden.

Jadi surat asli Soeharto berhenti ada di arsip. Itu sangat penting karena di buku-buku Soeharto ditulis mengundurkan diri. Kenyataannya tidak. Soeharto menyatakan berhenti menjadi Presiden. Itu kan beda.

Secara hukum, kalau ia mengundurkan diri. Ia harus mengajukan surat pengunduran diri kepada MPR dan diterima atau tidak. Tapi kalau ia menyatakan berhenti. Ya sudah saya berhenti dan itu suratnya ada. Disimpan dengan penjagaan berlapis-lapis. Itu belajar dari kesalahan Supersemar.

Ada versi yang menyebut bahwa Soekarno ditekan untuk mengeluarkan Supersemar, bahkan ditodong senjata api. Ada kemungkinan itu?

Saya menggunakan istilah "ditekan" bukan "dipaksa". Dipaksa dalam arti penodongan juga saya bantah karena tidak mungkin. Karena di sana ada pasukan Tjakrabirawa, ring 1, ring 2, dan ring 3. Prajurit yang tidak ada hubungannya dengan Presiden, tidak akan masuk ke Ring 1.

Jadi tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean (Mayjen Maraden Panggabean) itu berani. Jadi tidak dipaksa, tapi ditekan. Istilah yang tepat adalah ditekan. Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto.

Dampak politik dari Supersemar?

Itu kan selangkah lagi untuk mengambil kekuasaan. Betul kalau dikatakan dampaknya kalau surat itu adalah kunci pengambilalihan kekuasaan. Jadi kalau pakai itu, tinggal diputar kuncinya dan dapatlah kekuasaan.

Dari satu kalimat itu: "mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu." Itu mungkin blunder yang dilakukan Bung Karno, oleh seorang sipil, dengan perintah yang tidak jelas pada seorang tentara.

Karena perintah terhadap tentara seharusnya itu kan terbatas dan jelas waktunya. Blunder yang dilakukan oleh seorang sipil dengan memberi perintah kepada seorang tentara dengan tidak jelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com