Menurut peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, Soekarno tidak pernah menyebutkan soal pembubaran PKI di dalam Supersemar.
Tindakan pembubaran PKI dianggap merupakan tafsiran Soeharto atas kalimat "melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi."
"Ketika Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak," ujar Asvi ketika diwawancara Kompas.com, akhir pekan lalu (6/3/2016).
"Jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," ucapnya.
Lebih lanjut Asvi menceritakan, pasca pembubaran PKI, Soekarno sempat memerintahkan beberapa orang untuk membuat surat yang menyatakan Supersemar tidak sah.
AM Hanafi, mantan Duta Besar Indonesia di Kuba, pernah diperintahkan Soekarno untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Supersemar.
Surat itu dikenal juga dengan sebutan Surat Perintah 13 Maret, untuk membatalkan Supersemar.
"Tapi Soekarno tidak bisa berbuat banyak. Dia coba menghubungi bekas Panglima AU, Suryadharma. Tapi Suryadharma mengatakan, ia tidak punya lagi saluran untuk itu. Pers juga tidak mau memberitakan," kata Asvi.