Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Disebut Gagal Eksekusi Labora, Menkumham Akan Beri Penjelasan ke DPR

Kompas.com - 07/03/2016, 15:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM tidak mempersoalkan rencana pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly oleh DPR, terkait kaburnya terpidana pembalakan liar dan pencucian uang Labora Sitorus.

Kemenkumham menilai pemanggilan tersebut adalah hal yang biasa, karena menyangkut tugas DPR.

"Itu sah-sah saja, namanya DPR malu ya, nanti kita akan datang untuk jelaskan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkumham Efendy B Perangin Angin di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/3/2016).

(Baca: Kapolda: Labora Menyerahkan Diri karena Kehabisan Bekal)

Efendy menolak jika pelarian diri Labora disebut sebagai kegagalan Kemenkumham dalam melakukan eksekusi tahanan. Ia juga tidak bisa memastikan apakah ada oknum petugas yang bermain dalam pelarian Labora.

"Kemarin itu bukan gagal, dia (Labora) melarikan diri, ada upaya untuk menghindar dari proses hukum," kata Efendy.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Komisi III DPR akan segera rapat pleno untuk menentukan jadwal pemanggilannya Yasonna.

(Baca: Di Mana Labora Sembunyi Selama Jadi Buron?)

Bambang menilai, kaburnya Labora merupakan kesalahan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut dia, kepolisian sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun, kinerja buruk Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham terus membuat Labora berulah.

Meski Labora akhirnya menyerahkan diri pada Senin dini hari, menurut Bambang, perlu ada evaluasi terhadap Menkumham dan jajarannya.

"Ini 1.000 persen kesalahan Menkumham dan jadi tanggung jawab penuh Menkumham," ucapnya.

Kompas TV Inilah Akhir Pelarian Labora Sitorus

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com