Ruhut: Ketika Jokowi Marah, Para Menteri Bisa Dibuang ke Laut...

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyesalkan sikap sejumlah menteri Kabinet Kerja yang selalu membuat gaduh dengan menunjukkan silang pendapat di depan publik.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

"Saya mohon menteri yang gaduh itu kembalilah ke jalan yang benar. Kalian tidak bersyukur bisa jadi menteri Jokowi?" kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (3/3/2016).

Ruhut menilai, para menteri tidak perlu saling melempar opini di media massa untuk menunjukkan kinerjanya.

Jika memang ada perbedaan pendapat, sebaiknya hal tersebut disampaikan dalam rapat kabinet. (Baca: Fadli Zon: Kabinet Gaduh, Investor Akan Anggap Pemerintahan Tak Jelas)

"Saya timses Jokowi dari Bravo 5 selalu dukung kebijakan Jokowi-JK. Ini diberi kesempatan malah saling ribut," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ruhut meyakini, Jokowi yang saat ini masih terus bersabar dengan perilaku menterinya pada suatu saat bisa marah besar dan mengambil tindakan tegas. Bahkan, tindakan tegas itu bisa berupa pemecatan dari kabinet.

(Baca: Jokowi Marah, Minta Menteri Tidak Saling Serang di Ruang Publik)

"Jangan karena Pak Jokowi orang Solo, baik, lalu kalian (para menteri) jadi suka-suka. Ada kalanya ketika Jokowi marah kalian bisa dibuang ke laut," ucap Ruhut.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

(Baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW

Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Beda pendapat antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Beda pendapat antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.