Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Gunakan Gerhana Matahari untuk Menguji Kekuasaannya

Kompas.com - 02/03/2016, 17:26 WIB
Wisnu Nugroho

Penulis


KOMPAS.com — Presiden kedua RI Soeharto menggunakan Gerhana Matahari Total (GMT) 11 Juni 1983 yang berpuncak di Laut Jawa di utara Pulau Madura selama 5 menit 11 detik untuk menguji tuah kekuasaannya. Presiden yang berkuasa selama 32 tahun ini ingin melihat apakah perintahnya sebagai pemimpin dipatuhi atau tidak oleh bawahan dan rakyatnya.

Ujian atas kekuasaan itu dikemukakan astronom sekaligus filsuf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supeli, seperti dikutip dari harian Kompas edisi Rabu (2/3/2016). Saat perintah Soeharto itu disampaikan tahun 1983, Karlina bertugas di Planetarium dan Observatorium Jakarta.

Karlina mengingat, pemerintah melarang masyarakat melihat langsung gerhana karena bisa menimbulkan kebutaan. Menurut dia, larangan itu tidak sepenuhnya benar dan pemerintah tidak seharusnya melarang karena risiko itu bisa disiasati. 

"Pelarangan waktu itu menjadi alat bagi Presiden Soeharto untuk menguji kepatuhan rakyat di Jawa terhadap perintah. Terbukti, rakyat memang tunduk dan patuh," ujar Karlina.

Saat GMT 1983, jalur totalitas gerhana melintasi wilayah tengah Jawa, daerah dengan konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia. Dari wilayah itu pula Soeharto dan keluarganya berasal.

Bersamaan dengan perubahan di banyak bidang, termasuk kemajuan teknologi dan keterbukaan masyarakat akan informasi, GMT yang akan jatuh pada 9 Maret 2016 disambut secara berbeda, bahkan kontras. Kegelapan yang menyertai tertutupnya matahari oleh piringan bulan itu justru dimaknai sebagai kegembiraan, bukan ketakutan.

"Cuaca kultural dalam menyikapi gerhana sudah berubah," ujar Karlina.

Baca lebih lengkap ulasannya di harian Kompas edisi Rabu (2/3/2016). Bagi yang belum berlangganan, silakan kunjungi http://kiosk.kompas.com. Harian Kompas juga bisa diakses via e-paper di http://epaper.kompas.com. Selain itu, bisa dinikmati versi webnya di http://print.kompas.com

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com