Siapa Budi Supriyanto, Anggota DPR yang Kembalikan 305.000 Dollar ke KPK?

Kepada wartawan, Budi sempat membantah menerima aliran dana yang dinikmati Damayanti. Hal tersebut disampaikannya usai diperiksa KPK pada Rabu (27/1/2016).

"Tidak. Tidak ada (terima uang)," ujar Budi saat keluar dari Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, nyatanya, beberapa hari kemudian, Budi mengakui menerima uang suap dan berupaya mengembalikannya kepada KPK.

KPK dalami keterlibatan Komisi V DPR

Kini, KPK tengah mendalami dugaan aliran dana suap diterima oleh sejumlah anggota Komisi V DPR setelah berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti pada 13 Januari lalu.

Damayanti diduga menerima suap bersama dua orang stafnya sebesar 33.000 dollar Singapura dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

(Baca: Kasus Damayanti, KPK Periksa Wakil Ketua Komisi V DPR)

Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.

Uang sebesar 33.000 dollar Singapura itu merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

(Baca: KPK Periksa Anggota Komisi V untuk Dikonfirmasi soal Pembagian Uang)

PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang suap dari PT Windu Tunggal Utama tak hanya mengalir ke Damayanti, tetapi juga kepada anggota Komisi V DPR yang lain. Sejumlah pimpinan hingga anggota Komisi V dari lintas fraksi sudah mulai diperiksa oleh KPK.

Selain Damayanti, KPK juga sudah menetapkan seorang anggota DPR sebagai tersangka, meski belum dibuka identitasnya kepada publik.