Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Pokok Pikiran tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

Kompas.com - 29/02/2016, 12:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Dapat dilihat dengan sangat jelas makna dalam uraian pasal (3) tersebut  bahwa tidak terdapat kata “udara” di situ. Dengan uraian yang seperti itu maka akan sangat mudah untuk dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berdaulat terhadap Tanah/daratan serta Air/Laut dan perairan pedalaman.  

Undang–undang Dasar 1945 tidak atau belum mencantumkan “udara” sebagai yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realita yang dihadapi adalah bahwa memang telah ada beberapa undang-undang dan perturan penerbangan yang sudah mencantumkan atau menyebut bahwa udara adalah juga merupakan bagian dari kedaulatan Negara.  

Beberapa diantaranya adalah : Undang–undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab I Pasal 1 dan juga pada Bab IV Pasal 5.  

Selain itu juga terdapat pada Undang-undang nomor 6 tahun 1996 Tentang perairan Indonesia Bab II Pasal 4.  

Masalahnya adalah undang-undang tersebut bila dirunut kemana undang-undang tersebut mengacu atau bersandar sebagai pijakannya, maka dia akan terputus dan tidak nyambung atau dapat bersandar kepada konstitusi Negara, dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945

Kelemahan sebagai Negara yang Kaya

Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, akan tetapi juga merupakan “The biggest archipelagic state in the World” , yang sekaligus  juga berada pada letak strategis yang sangat menentukan dalam  sistem perhubungan/komunikasi global. 

Nilai strategisnya menjadi bertambah berkali lipat karena Indonesia juga membujur panjang pada alur garis khatulistiwa.  Indonesia adalah the longest state along the Equator, tempat atau lokasi yang paling ideal untuk mengorbitkan satelit geostasioner (GSO). 

Airspace Indonesia tidak hanya merupakan kawasan yang paling luas cakupannya di kawasan Asean dan Pasifik Selatan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi, karena berada diantara 2 benua dan 2 samudera.  

Lebih jauh lagi, Indonesia atau kawasan nusantara ini adalah sebuah kawasan yang “sangat” kaya akan sumber daya alamnya.  

Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, maka tidak dapat disangsikan lagi bila ada yang mengutarakan bahwa Indonesia adalah pada kenyataannya  sebuah Negara yang kaya.

Sayangnya adalah bahwa sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, Asia Timur Jauh termasuk Indonesia dijajah atau menjadi koloni negara-negara barat.  

Kekayaannya tidak atau belum dinikmati rakyatnya sendiri akan tetapi sudah sejak dahulu kala dinikmati negara lain.  

Salah satu penyebab utamanya adalah,  karena tidak memiliki kekuatan laut yang sanggup melawan atau sekedar bertahan dari serbuan negara-negara barat. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com