Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Perlu Evaluasi Presensi Anggota Dewan

Kompas.com - 26/02/2016, 11:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, perlu dilakukan evaluasi presensi atau kehadiran untuk mencegah anggota-anggota Dewan yang titip absen dalam rapat paripurna.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menanggapi dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto pada lembar kehadiran paripurna. (Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

"Saya kira memang ada evaluasi untuk introspeksi. Sebaiknya pada sidang paripurna anggota semaksimal mungkin hadir kecuali urgent tidak ada di tempat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Ia mengaku mengetahui detil dugaan titip absen yang dilakikan mantan Ketua DPR RI tersebut.

Namun, menurutnya, evaluasi kehadiran juga diperlukan agar tingkat kehadiran anggota Dewan pada sidang paripurna ke depannya bisa tinggi meski tak sampai 100 persen.

"Kan bisa saja sakit, izin, dan sebagainya. (Di paripurna) kita punya ketentuan kuorum. Itu separuh dari anggota," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Maman Imanul Haq mengatakan, MKD bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan pemalsuan tanda tangan oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tanpa melalui proses aduan. (Baca: Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Usut Tanpa Aduan)

Namun, hal itu baru bisa dilakukan apabila desakan yang besar dari masyarakat. 

"Kami berangkat dari aduan dahulu, tapi bisa langsung apabila memang ada sorotan luas dari masyarakat," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016). 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengatakan, jika ada desakan yang besar dari masyarakat atas kasus ini, maka Pimpinan MKD akan melakukan rapat internal.

Pimpinan MKD yang akan memutuskan apakah dugaan pemalsuan tanda tangan itu diproses atau tidak.

Jika memang tanda tangan dilakukan atas perintah Novanto, kata dia, maka jelas ada etika yang dilanggar.

Dugaan Novanto yang memalsukan tanda tangan ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial. 

Para netizen menduga Novanto melakukan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR pada Selasa (23/2/2015) lalu.

Foto lembar presensi yang tersebar di medsos, terdapat tanda tangan Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com