Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Usut Tanpa Aduan

Kompas.com - 25/02/2016, 18:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Maman Imanul Haq mengatakan, MKD bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan pemalsuan tanda tangan oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tanpa melalui proses aduan.

Namun ,hal itu baru bisa dilakukan apabila desakan yang besar dari masyarakat.

"Kami berangkat dari aduan dahulu, tapi bisa langsung apabila memang ada sorotan luas dari masyarakat," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika ada desakan yang besar dari masyarakat atas kasus ini, maka Pimpinan MKD akan melakukan rapat internal. Pimpinan MKD yang akan memutuskan apakah dugaan pemalsuan tanda tangan itu diproses atau tidak.

"Bisa bergerak sendiri tergantung pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, MKD akan melihat siapa yang memalsukan tanda tangan. MKD akan mencari tahu apakah itu dilakukan atas perintah Novanto, inisiatif tenaga ahli yang bersangkutan, atau justru ulah oknum yang tak bertanggungjawab.

(Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

Jika memang tanda tangan dilakukan atas perintah Novanto, kata dia, maka jelas ada etika yang dilanggar. Dugaan Novanto yang memalsukan tanda tangan ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial.

Para netizen menduga Novanto melakukan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR pada Selasa (23/2/2015) lalu. Foto lembar presensi yang tersebar di medsos, terdapat tanda tangan Novanto.

Namun, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri saat itu sedang berada di Manado, Sulawesi Utara menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar.

(Baca: Mundur dari DPR, Ibas Minta Maaf ke Rakyat)

Novanto sebelumnya mengakui dia berada di Sulawesi Utara dan tak hadir dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat itu. Namun, dia mengaku tak tahu siapa yang menandatangani absensinya.

"Di sekre (sekretariat) sudah saya cek, enggak ada (tanda tangan). Saya tidak mengerti yang tanda tangan siapa. Pasti ini ada yang sengaja," kata bakal calon ketua umum Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com