Akan tetapi, masuknya nama Nurdin Halid ditolak mayoritas kader Golkar, termasuk sebagian besar peserta Rapat Harian tersebut.
"Sebagian besar peserta rapat keberatan atas usulan Nurdin sebagai Ketua SC," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Rabu (24/3/2016).
Doli menilai pimpinan panitia atau steering commitee Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi.
(Baca: Munas Golkar Kemungkinan Digelar pada Bulan April di Jakarta)
Misalnya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi yang lebih tepat ditunjuk sebagai penyelenggara.
Selain itu, lanjut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia Munas.
Nurdin Halid sebelumnya sudah pernah menjadi Ketua Steering Commite pada Munas Golkar di Bali akhir 2014 lalu. Munas tersebut dianggap tak demokratis dan akhirnya muncul gugatan hingga Munas tandingan di Ancol yang membuat Golkar terpecah.
"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.
Namun, Doli menegaskan bahwa keputusan rapat harian kemarin belum final. Semua keputusan yang dihasilkan dalam rapat harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2/2016) sore ini, termasuk terkait posisi steering committee.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.