Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Lebih dari 3 Juta Orang Belum Punya KTP

Kompas.com - 23/02/2016, 12:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak dirinya menjadi Menteri Dalam Negeri, masih ada sekitar 8 juta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda.

Ia juga menemukan bahwa dari total 254 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 30 persennya yang memiliki akta kelahiran. Serta lebih dari 3 juta penduduk belum memiliki KTP.

Dengan temuan tersebut, kata Tjahjo, diperlukan pembenahan terkait data kependudukan secara menyeluruh.

"Kemendagri ingin mempunyai data kependudukan yang menyeluruh. Sekarang sudah mulai dibenahi," ujar Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).

Ia mengaku masih mencari tahu penyebab masalah data kependudukan tersebut. Ia menduga, bisa jadi karena adanya kebijakan daerah atau karena ada kesulitan tertentu yang dialami warga dalam mengurusnya.

Contohnya mengenai e-KTP, lanjut Tjahjo, pada prinsipnya warga yang menganut agama sesuai dengan agama yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, wajib mencantumkan agamanya dalam kolom agama di e-KTP.

Kemendagri tengah mengkaji bagaimana dengan agama atau keyakinan yang di luar enam agama tersebut apakah boleh atau tidak mendapatkan KTP. Opsi lain adalah dengan mengosongkan kolom agama.

"Kecuali warga itu memiliki keyakinan sesat," kata Tjahjo.

Sementara itu, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menyebutkan, ada sekitar 5.000 penduduk Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang belum memiliki KTP karena masalah agama tadi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat hingga sekarang masih mendapat tekanan dari kelompok-kelompok garis keras untuk tidak menerbitkan KTP untuk kelompok Ahmadiyah tersebut.

Warga Ahmadiyah dilarang untuk menuliskan "Islam" sebagai agama di KTP mereka. Akibatnya, hingga sekarang mereka tak memiliki KTP.

"Padahal di Indonesia kalau enggak punya KTP mau nikah saja susah, buka rekening saja susah. Ada hak mendasar warga negara yang tidak terpenuhi," ujar Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com